Pembelaan TKN saat Bandara Kertajati Dikritik Wapres JK

Merdeka.com - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati hingga saat ini masih sepi penumpang. Tingkat okupansi bandara tersebut pun masih berada di bawah 30 persen. Kondisi ini sempat mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf, Arif Budimanta mengatakan, manfaat pembangunan infrastruktur seperti bandara tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat namun untuk jangka panjang. Artinya, bandara baru bisa ramai setelah 10 hingga 50 tahun.

"Investasi dari infrastruktur itu bukan investasi satu tahun, tapi jangka panjang. Untuk kebutuhan 10 tahun hingga 50 tahun," ujar Arif saat ditemui di Hotel Millenial, Jakarta, Rabu (10/4).

Arif melanjutkan, pembangunan bandara Kertajati juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bandung, tetapi untuk daerah lain di sekitarnya seperti Majalengka. "Jadi jangan hanya melihat Bandung, tapi juga lihat wilayah-wilayah seperti Majalengka, Kuningan, Kabupaten Cirebon," jelasnya.

Arif menambahkan, pemerintah saat gencar melakukan pembangunan infrastruktur disekitar bandara ini. "Dengan adanya komitmen membangun desa, mungkin dalam jangka menengah panjang akan datang pasti bandara ini akan ramai," tandasnya.

Sebelumnya, wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, sepinya Bandara Kertajati tidak lepas dari uji kelaikan yang dilakukan pemerintah tidak berjalan baik. Apalagi, pembangunan bandara tersebut juga dinilai tanpa kajian yang mendalam.

"Tapi ya mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta. Jadi agak ya, boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus. Pemerintah pusat juga salah," katanya saat ditemui di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Wapres JK mengatakan, kesalahan pemerintah pusat adalah hanya menginginkan percepatan sebuah pembangunan bandara internasional yang menjadi penghubung antara Jakarta dan Bandung. Namun, tidak melakukan perhitungan secara matang.

"Jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati musti naik mobil lagi sampai 100 kilometer. Jadi lebih baik langsung saja ke Bandung. Sekiranya hanya berada 20-30 kilometer dari Bandung masih okay, tapi ini kan hampir 100 kilometer," imbuhnya.

Wapres JK menyampaikan, pemerintah sendiri tidak bisa memaksa sejumlah maskapai penerbangan untuk masuk ke Bandara Kertajati. Sebab, dengan tingkat okupansi yang masih minim, dengan upaya pemaksaan tersebut justru akan merugikan maskapai itu sendiri.

"Karena airlines tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa mau bayar kerugiannya. Kecuali di sekitar Kertajati itu Indramayu, Subang, atau apa lagi sekitarnya berkembang baru bisa. Sebenarnya sih bisa jadi sabar-sabar aja," katanya.

Wapres JK menekankan, apabila bandara ini masih juga kurang dilirik bukan tidak mungkin nantinya akan dialihfungsikan. "Ya bisa saja bandara militer, bisa saja halim dipindahkan kesitu, cuma saja, bandara militer tidak butuh terminal, nah terminalnya mahal, nah liat saja nanti mungkin ada usaha juga," pungkasnya.