Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy).
Angka tersebut terdiri dari realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga semester I-2023 mencapai Rp157,9 triliun, turun 13,6 persen secara tahunan.
Sementara realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga semester I-2023 mencapai Rp157,9 triliun, turun 13,6 persen secara tahunan.
Dia menjelaskan untuk jumlah defisit dan kesimbangan primer yang surplus memberikan kontribusi bagi Indonesia untuk menurunkan penerbitan SBN yang mencapai Rp 152,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
"Jadi ini menggambarkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) konsolidasi dan kesehatannya mengalami tren yang sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (10/7).
Merdeka.com
Keseimbangan primer menunjukkan kondisi terbaik dalam 4 tahun terakhir yakni 2019 hingga 2023.
Realisasi pembiayaan utang semester I-2023 menurun ini selaras dengan strategi backloading untuk menjaga efisiensi biaya utang.
Oleh karena itu pemerintah senantiasa mengupayakan kombinasi sumber pembiayaan dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko.
Di sisi lain, pembiayaan untuk investasi sudah terealisasi sebesar Rp 33,4 pada semester I, terutama untuk berbagai investasi yang memang merupakan prioritas nasional mulai dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 10 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 12 triliun dan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) 2 triliun.
"Kita juga mendanakan penerimaan kembali investasi dari penerimaan ip non permanen PEN Rp 4 triliun dan pinjaman daerah 1,5 triliun dan dana bergulir BLU BPJT Rp 0,1 triliun," terangnya.
