Reshuffle Menteri Tepat Dilakukan di Tengah Persoalan Kenaikan Harga Pangan

Merdeka.com - Presiden Jokowi dikabarkan akan segera melakukan reshuffle menteri kabinet dalam waktu dekat. Sejumlah menteri diisukan secara bergantian mulai menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan reshuffle sangat tepat dilakukan di tengah persoalan pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan. Apalagi masih ada persoalan minyak goreng yang belum selesai.

"Saya kira tepat kalau mau melakukan reshuffle karena beberapa yang menjadi catatan kinerja para menteri adalah soal pemenuhan kebutuhan pokok, stabilitas harga. Ini kan masih ada juga soal minyak goreng belum selesai," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (14/6).

Penyelesaian persoalan minyak goreng diambil alih koordinasinya oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan bahwa koordinasi yang ada di bawah Menkoperekonomian Airlangga Hartarto serta kementerian teknis perdagangan dan perindustrian dianggap kinerjanya kurang begitu baik.

"Sehingga kalaupun dilakukan reshuffle sebenarnya layak dilakukan," jelasnya.

Bhima juga menilai selain masalah kinerja, Presiden Jokowi dihadapkan masalah waktu. Presiden Jokowi disebut tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan legacy atau warisan terkait masalah dan PR ekonomi yang sampai saat ini masih banyak yang belum diselesaikan.

"Itu harus diisi oleh sosok yang mengerti visi misi Presiden Jokowi bukan justru dekat dengan tahun politik malah banyak menteri ekonomi yang fokusnya berkampanye. Bahkan menggunakan fasilitas kementerian. Itu kan tidak elok, harusnya diganti," paparnya.

Tantangan Ekonomi Makin Kompleks, RI Butuh Sosok Preofesional

Kemudian soal tantangan ekonomi. Tahun-tahun ke depan tantangan ekonomi makin kompleks antara lain sinyal resesi Amerika, kenaikan tingkat suku bunga, inflasi, kemudian ada masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan investasi.

"Jadi sarannya adalah reshuffle dilakukan tetapi reshuffle dilakukan sepaket mulai dari menkoperekonomian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri investasi juga," jelasnya.

"Apalagi menteri investasi ini kan sebenarnya juga membingungkan karena disatu sisi menteri investasi terlihat lebih banyak berpolitik daripada mendorong realisasi investasi yang harusnya menjadi pekerjaan rumahnya. Misalnya terlibat di dukungan tiga periode itu kan mendistorsi citra Jokowi bahka Jokowi akan fokus menyelesaikan masalah ekonomi. Itu sekarang mungkin dibutuhkan," tambahnya.

Dia berharap nantinya menteri menteri yang ditunjuk tidak berasal dari partai politik tetapi lebih kepada profesional. Hal tersebut untuk menghindari adanya afiliasi dengan kepentingan politik.

"Reshuffle ini jangan sampai nanti yang mengisi bukan datang dari profesional, misalnya tetap orang partai itu sama saja tidak menyelesaikan masalah atau tetap terafiliasi dengan kepentingan politik. Karena kalau tidak fokus kerjanya justru terbagi dengan agenda politiknya. Itu yang tidak kita inginkan," tandasnya.