RI tuan rumah forum menteri transportasi negara berkembang

Merdeka.com - Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri Transportasi negara-negara berkembang. Pertemuan itu akan berlangsung di Bali, 30 Mei hingga 31 Mei 2016.

Pertemuan kali ini mengambil tema Strengthening Partnership on Capacity Building for Civil Aviation: "No country left behind" atau Peningkatan Kemitraan untuk Penguatan Kapasitas di Bidang Penerbanhan Sipil: "Terwujudnya Kesetaraan".

Pertemuan ini akan dihadiri oleh delegasi dari 34 negara, 13 negara di antaranya akan dipimpin oleh menteri.

Melalui penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Bidang Transportasi yang membahas tentang peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam penerbangan sipil, nantinya Menteri Perhubungan Igansius Jonan diharapkan bisa berbagi pengalaman mengenai segala hal yang dilakukan Indonesia dalam hal keamanan (safety), pengamanan (security) dan perlindungan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan dalam penerbangan sipil.

"Melalui pertemuan ini, Indonesia akan menawarkan kesempatan bagi negara-negara yang diundang untuk mengirimkan wakil-wakilnya melalui training di bidang penerbangan sipil di berbagai lembaga pendidikan transportasi khususnya penerbangan sipil yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan," kata Ketua Pemenangan Indonesia sebagai Anggota Dewan ICAO, Indroyono Susilo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (26/5).

Melalui pertemuan ini Indonesia dapat mewujudkan kerja sama antar negara berkembang untuk mendukung pemenuhan standar International Civil Aviation Organization (ICAO) bagi negara-negara anggota ICAO khususnya negara-negara berkembang dalam menyelenggarakan penerbangan sipil di negaranya masing-masing.

"Pertemuan juga menekankan pentingnya sinergi negara-negara anggota ICAO baik secara individu ataupun kelompok, bersinergi dengan organisasi ICAO dalam upaya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penerbangan sipil. Dengan demikian maka diyakini semua negara akan dapat mewujudkan kesetaraan bagi semua negara (No Country Left Behind) dalam menyelenggarakan industri penerbangan sipil secara internasional," tutur Indroyono.