Rusun di IKN Sudah Siap, tapi PNS Tak Kunjung Pindah ke Ibu Kota Baru
Proses pemindahan PNS perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti angkat suara terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang kembali diundur yang diduga imbas dari pemangkasan anggaran.
"Ya, nanti coba kita lihat dulu ya, karena kita kan sedang melakukan exercisenya, saya takut untuk menjawab ini karena tadi kan masih belum ini ya," kata Diana saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Diana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terkait anggaran yang tersedia.
Menurutnya, terkait proses pemindahan ASN mungkin perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan bukan sepenuhnya di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kalau dipotongnya iya, tapi untuk pemindahannya mungkin dengan MenPAN ya, jangan ke kita, bukan kita," ujarnya.
Adapun untuk tempat tinggal ASN di IKN, Diana memastikan bahwa fasilitas seperti apartemen dan rumah susun sudah siap. Oleh karena itu, pemindahan ASN ke tempat tinggal yang telah disediakan seharusnya bisa dilakukan setelah koordinasi lebih lanjut dengan MenPAN.
"Oh sudah, kalau apartemennya, rumah susunnya itu sudah siap, berarti kan tinggal pindahnya ke sana dengan Menpan ya harusnya gitu ya," ujar Diana.
Kementerian PU Berhasil Pangkas Anggaran
Lebih lanjut, Diana menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, melalui efisiensi anggaran, telah berhasil mengurangi anggaran menjadi Rp81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp110 triliun.
Meskipun demikian, Diana menekankan bahwa pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN, dan diharapkan akan ada penyesuaian lebih lanjut seiring berjalannya waktu.
"(Efisiensi) itu dari pagu Rp110 triliun menjadi Rp81 triliun," ujarnya.
Presiden Prabowo Subiantor Pangkas Perjalanan Dinas K/L
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memangkas biaya perjalanan dinas para anggota kabinet Merah Putih. Dia mengatakan pemangkasan biaya perjalanan dinas ini akan menghemat anggaran negara hingga Rp20 triliun.
"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu sekolah gedung sekolah bisa kita perbaiki," jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/1).
Selain itu, dia meminta jajaran kabinetnya tak menggelar acara-acara uang bersifat seremonial, upacara, maupun perayaan ulang tahun. Prabowo menegaskan dirinya tak akan lagu mengucurkan anggaran untuk acara-acara tersebut.
"Saya tegaskan kembali, bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan," katanya.
Menurut Prabowo, acara perayaan ulang tahun kementerian/lembaga sebaiknya dilakukan secara sederhana. Bahkan, dia ingin acara seremonial tersebut dilakukan dengan jumlah peserta terbatas.
"Perayaan sejarah perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor di ruangan kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan (video conference)," pungkas Prabowo.
