Seluruh kantor pajak akan jadi wilayah bebas korupsi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pencanangan tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Kepala Kantor Wilayah KPP Madya Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro mengatakan pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh jajarannya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, pencanangan ini juga sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kita menerapkan zona integritas yaitu bebas korupsi. Harapannya kita ingin pemerintahan kita bersih, berwibawa, khususnya di pajak lebih baik, kita ingin menjadi yang terbaik," ujar Sakli saat ditemui di Aula Gedung KPP Madya Jakarta Selatan I, Jakarta, Senin (5/3).

Orang lain juga bertanya?

Sakli mengatakan, program yang sama juga dilakukan di Kanwil DJP seluruh Indonesia. "Ini semua serentak, semua Kanwil, kita di sini dilakukan bersama-sama, mungkin yang lain juga sudah. Paling tidak SDM yang diutamakan, dan juga sistem kita. Kita buat sistem kita saling dicek, sehingga kalau ada sesuatu bisa tahu," jelasnya.

Dalam menciptakan institusi bebas korupsi, pihaknya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita juga sering mengundang KPK, memperingati hari korupsi. Cuma saya bilang diusahakan DJP lebih baik, sehingga meminimalkan sesuatu yang tidak diinginkan," jelasnya.

Lebih jauh Sakli menambahkan, kinerja perpajakan di Kanwil DJP Jaksel I cukup menggembirakan dalam beberapa tahun belakangan. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak (WP) di daerah tersebut. Tahun 2017 tingkat kepatuhan pajak di daerah tersebut mencapai 80 persen dari total 1 juta wajib pajak.

"Di KPP Madya Jaksel I jumlah WP tidak banyak, tapi secara nasional kali saja dengan yang terdaftar 1 juta. Kita kan wilayahnya juga kecil, berarti 80 persen dari 1 juta untuk kepatuhan itu. (Jumlah saat ini) belum ada data pasti karena ini masih awal, masih baru bertambah terus setiap hari," jelasnya.

Sakli tidak menutup kemungkinan, pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan kembali menumpuk di akhir tahun seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Itu sudah biasa, kelaziman kita kan selalu menunggu akhir, selalu menunggu, orang Indonesia kan kalau sudah mepet baru. Tapi dengan cara e-filing kan sudah bisa, kita bantu sosialisasi juga, sehingga diharapkan pada hari itu juga laporkan SPT." (mdk/did)