Sri Mulyani: Banyak Negara Alami Krisis karena Tak Mampu Kelola APBN dengan Baik
Hal itu disampaikan Sri Mulyani memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersanksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersanksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik. Ini terjadi karena mereka tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Hal itu disampaikan Menkeu memenuhi panggilan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersanksi di sidang sengketa Pilpres 2024, di gedung MK, Jumat (5/4).
"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk," ujar Sri Mulyani.
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pengelolaan APBN yang sehat harus terus dijaga.
"Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga," ujarnya.
Bendahara negara ini menyampaikan, APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara, oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu," pungkasnya.
THN Amin meminta MK menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaUntuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTak lagi dipotong, Sri Mulyani akan bayarkan THR lebaran 100 persen atau secara penuh.
Baca Selengkapnya