Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
Program Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang tinggi menjadi landasan untuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi salah satu senjata untuk mewujudkan Indonesia Maju pada 2045.
Pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru saja dirilis menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih di angka 75,02 persen. Sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen.
Meskipun sudah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun literasi keuangan dan inklusi keuangan ini masih perlu dipicu. Untuk itu, OJK pun mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa program Gencarkan disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami meyakini bahwa penguatan Literasi dan inklusi keuangan adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan,” kata Mahendra, Kamis (22/8/2024).
“Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Mahendra.
Dalam pencanangan Gencarkan dengan tema 'Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045' yang berlangsung di JiExpo Kemayoran, Jakarta, ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, jajaran Dewan Komisioner OJK, Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, serta Pimpinan dan Asosiasi Industri Jasa Keuangan.
Selain itu, kegiatan pencanangan juga diikuti oleh lebih dari 1.300 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM dan anggota komunitas lainnya.
Aktivitas Keuangan Ilegal
Mahendra melanjutkan, , OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.
Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang semakin progresif serta untuk melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan Gencarkan secara masif dan merata di seluruh daerah.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga bertindak selaku Ketua Harian DNKI menyampaikan bahwa Gencarkan ini merupakan salah satu wujud nyata dari bentuk kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga juga mengapresiasi inisiasi Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program Gencarkan.
“DNKI selalu dan bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, industri, masyarakat, akademisi, serta media untuk berpartisipasi, berkolaborasi, untuk mensukseskan program Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini. Selanjutnya, kami yakin bahwa literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita untuk bisa lepas dari kemiskinan dan juga tentu pada akhirnya akan mengubah kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Airlangga.
