Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

CEK FAKTA: Hoaks, PPKM Darurat Diperpanjang sampai Tahun Baru

CEK FAKTA: Hoaks, PPKM Darurat Diperpanjang sampai Tahun Baru Kanalisasi PPKM Darurat di Lenteng Agung. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Beredar informasi di media sosial Facebook terkait menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 akan diperpanjang sampai tahun baru atau 2022.

"ppKM darurat diperpanjang saMpek tahun baru gays ... Mateh laa mateh."

hoaks ppkm darurat diperpanjang sampai tahun baruFacebook

Penelusuran

Hasil penelusuran merdeka.com, melansir dari Kompas.com Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, Hery Triyatno menyatakan apa yang tertulis dalam Facebook Raden Sanjaya itu tidak benar.

"Sejauh ini untuk (PPKM Darurat) Jawa-Bali berlaku sampai 20 Juli. Kami sedang bekerja keras untuk mengurangi mobilitas sehingga penularan bisa ditekan," kata Hery saat dihubungi Senin (12/7/2021).

Hery menjelaskan, ada sejumlah indikator yang harus dilihat sebelum keputusan untuk menghentikan atau memperpanjang kebijakan PPKM Darurat diambil. Hery menyebutkan setidaknya ada 3 indikator utama. Indikator utamanya penularan hariannya turun, di samping ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

"Yang jauh lebih penting adalah terselesaikannya masalah di hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan prokes," jelas dia.

Apabila ketiga hal itu tidak tercapai, maka penanganan pandemi sulit dilakukan dan kebijakan pembatasan mungkin saja akan diperpanjang atau dievaluasi untuk diperbaiki dengan bentuk kebijakan yang lain.

Karena itu pihaknya menegaskan, belum ada keputusan yang diambil oleh Pemerintah maupun badan terkait berkenaan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali. "Betul (itu hoaks), (belum ada keputusan lebih lanjut) makanya semua pihak harus terlibat (dalam upaya menekan kasus)," katanya.

Sementara itu, dalam artikel merdeka.com, pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Kesimpulan

Kabar PPKM darurat akan diperpanjang sampai tahun baru adalah tidak benar. Saat ini belum ada keputusan yang diambil oleh Pemerintah maupun badan terkait berkenaan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/12/183000265/-hoaks-ppkm-darurat-diperpanjang-hingga-tahun-baru?nomgid=1&page=all#page2https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-jokowi-siapkan-skenario-perpanjang-ppkm-darurat-hingga-6-minggu.html?page=1 (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI Tanya Pembatasan Operasional Warung Madura, Ini Penjelasan Pemprov Bali
DPR RI Tanya Pembatasan Operasional Warung Madura, Ini Penjelasan Pemprov Bali

DPR RI Tanya Pembatasan Operasional Warung Madura, Ini Penjelasan Pemprov Bali

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Heboh UNHCR Minta Pulau Kosong untuk Tampung Pengungsi Rohingya, Cek Faktanya
Heboh UNHCR Minta Pulau Kosong untuk Tampung Pengungsi Rohingya, Cek Faktanya

Beredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Polda Kepri Pastikan Ajakan Demo Besar-besaran Hoaks
CEK FAKTA: Polda Kepri Pastikan Ajakan Demo Besar-besaran Hoaks

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad pun telah membantah kabar tersebut.

Baca Selengkapnya
Kabar Terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 dari Kemnaker
Kabar Terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 dari Kemnaker

Beberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.

Baca Selengkapnya
Viral Video Sesar Besar Sumatera Bakal Timbulkan Tsunami di 2024, BMKG Angkat Bicara
Viral Video Sesar Besar Sumatera Bakal Timbulkan Tsunami di 2024, BMKG Angkat Bicara

Informasi tentang sesar besar Sumatera yang akan menimbulkan tsunami itu beredar luas melalui video berdurasi pendek.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Status Gunung Slamet Meningkat, Ini Tanggapan BPBD Banyumas
Beredar Kabar Status Gunung Slamet Meningkat, Ini Tanggapan BPBD Banyumas

BPBD Bayumas memastikan kondisi Gunung Slamet masih aman.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus Meninggal Dunia
CEK FAKTA: Hoaks Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus Meninggal Dunia

Beredar kabar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus meninggal dunia

Baca Selengkapnya
BMKG: Isu akan Ada Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung Hoaks
BMKG: Isu akan Ada Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung Hoaks

BMKG mengimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca Selengkapnya
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya