CEK FAKTA: Hoaks PSBB Jawa dan Bali Diperpanjang sampai 28 Maret 2021
Merdeka.com - Informasi PSBB di Jawa dan Bali diperpanjang hingga 28 Maret 2021 beredar di media sosial. Informasi itu juga menyebutkan sejumlah aturan selama PSBB berlangsung, seperti pembatasan waktu kerja atau Work From Home (WFH), pusat perbelanjaan tutup pukul 19.00 wib, kegiatan belajar melalui daring, dan lain sebagainya.
istimewaPenelusuran
Menurut penelusuran merdeka.com, informasi tersebut adalah hoaks. Dalam artikel merdeka.com berjudul "PPKM Jawa-Bali Periode II, Simak Aturan Baru dan Dampaknya pada Warga" pada 23 Januari 2021, dijelaskan PSBB Jawa dan Bali diperpanjang sampai 8 Februari 2021.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Kapan Muktamar PKB di Bali? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2020 mendatang. Pada PPKM periode II ini, terdapat aturan yang ditambahkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pertimbangan perpanjangan karena masih ada beberapa daerah yang angka kasus positifnya masih tinggi.
Dia menjelaskan aturan untuk perkantoran masih sama. Yaitu tetap akan dibatasi kapasitas maksimal sebanyak 25 persen saja. Artinya sebanyak 75 persen karyawannya akan tetap menjalankan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Untuk sektor-sektor lainnya, kebijakannya masih sama dengan PPKM pada awal bulan ini. Mulai dari kapasitas tempat ibadah 50 persen, penutupan fasilitas umum, serta operasional transportasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
"Belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100 persen beroperasi, pusat belanja atau mal sampai dengan jam 8, dan dine-in 25 persen, take away diizinkan. Kegiatan lain konstruksi tetap berjalan," ungkap dia.
Menko Airlangga menambahkan, perpanjangan pembatasan ini juga berlaku kepada pelarangan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Tanah Air. "Termasuk pembatasan WNA di Indonesia dilakukan pelarangan 26 sampai 8 Februari," jelas dia.
Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Anies Baswedan: DKI Tak Terapkan Kebijakan Lockdown di Akhir Pekan, PPKM Diperpanjang" juga dijelaskan soal PPKM. Sekaligus menepis kabar Jakarta lockdown.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tak ada lockdown atau karantina wilayah di Jakarta pada akhir pekan ini. Menurut Anies kabar soal karantina wilayah bukan diembuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan lockdown di akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media tapi kami tidak di dalam posisi mempertimbangkan apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown," kata Anies dalam sebuah siaran daring pada Jumat (5/2).
Anies menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai arahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat. Menurutnya rencananya PPKM ini akan terus diperpanjang.
"Kita akan memastikan bahwa implantasi di lapangan berjalan dengan baik dan tertib dan pembatasan kegiatan serta segala protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya harus kita jalankan secara bersama-sama, secara tertib setiap saat. Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari," katanya.
Kesimpulan
Informasi PPKM Jawa dan Bali diperpanjang sampai 28 Maret 2021 adalah hoaks. PPKM Jawa dan Bali berlaku sampai 8 Februari 2021. Pemerintah juga masih melakukan rapat terkait perpanjangan masa PPKM Jawa dan Bali.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad pun telah membantah kabar tersebut.
Baca SelengkapnyaBenarkah iuaran BPJS Kesehatan naik Rp400.000? Simak penelusurannya:
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR belum memiliki rencana untuk membangun tol maupun jembatan bawah laut yang menghubungkan Jawa-Bali.
Baca SelengkapnyaSetelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 di jalan tersebut.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Bantuan Sosial Rp150 Juta dari BP2MI untuk TKI
Baca SelengkapnyaSebanyak 88 kasus Mpox di Indonesia yang terjadi sepanjang kurun 2022 hingga sekarang, semua varian 2B dan seluruhnya telah sembuh.
Baca Selengkapnyatatus siaga tersebut terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaKepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani mengatakan dalam sepekan ke depan cuaca ekstrem tersebut dapat terjadi di sebagian besar Sumatera.
Baca Selengkapnya