Follow
CEK FAKTA: Tidak Benar Dana Desa Direlokasi jadi Bantuan BBM
Merdeka.com - Sebuah unggahan beredar dengan narasi bahwa dana BLT BBM merupakan relokasi dari dana desa. Narasi ini muncul setelah pemerintah menetapkan adanya dana bantuan BBM akibat dari kenaikan BBM yang baru saja ditetapkan.
"Baru tahu dari teman2 PEMDA beberapa daerah.Dana BLT BBM ternyata dr Dana Desa yg direlokasi.Jaid bukan Dana Sinterklas dari Pemerintah Pusat.Jadi ini soal geser-menggeser anggaran.Kebiasaan bohong mmg sdh mendarah daging," tulis salah satu pengguna akun Twitter.
Penelusuran
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Siapa penerima beasiswa dari Program Desa BRIlian? Salah satu pelaku UMKM yang menerima beasiswa itu adalah Harsono (52). Anaknya yang tengah menempuh pendidikan SMK, Afifah Ida Isnaini (18), memperoleh beasiswa pendidikan sebesar Rp5 juta dari Program Desa BRIlian BRI pada tahun 2022 lalu.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
Dilansir dari jabarsaberhoaks, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, melalui unggahannya di Twitter pada 14 September 2022 menyatakan bahwa anggaran BLT pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022.
Dalam PMK itu mengatur alokasi bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang akan dibagi menjadi dua jenis bantuan, yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta, dan BLT BBM.
Dana itu merupakan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah daerah juga turut menggunakan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN untuk program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi/bantuan sektor transportasi yang berasal dari
Prastowo juga menyebut DTU yang terdiri dari DAU dan DBH tersebut berbeda dengan dana desa. Dana Desa memiliki payung hukum tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014.
Kesimpulan
Klaim yang menyatakan dana BLT BBM merupakan dana desa yang direlokasi adalah tidak benar. Kedua jenis dana tersebut memiliki peraturan yang berbeda.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.instagram.com/p/Ciyi7QfviL4/?igshid=NGIzOGRhOTI%3Dhttps://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BLT-BBM
Reporter Magang: Aslamatur Rizqiyah (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca Selengkapnya
BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Ojek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca Selengkapnya
Skema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Rieke meminta agar Pertamina merivisi data tersebut, sehingga distribusi bansos maupun BBM subsidi tepat sasaran
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Saat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Dana desa yang hilang itu tetap harus diganti, karena telah dianggarkan untuk keperluan perbaikan jalan
Baca Selengkapnya
Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca Selengkapnya