Anwar Ibrahim: Penahanan Najib bukan bermuatan politik
Merdeka.com - Mantan wakil perdana menteri sekaligus tokoh oposisi pemerintah Malaysia, Anwar Ibrahim menilai penahanan dan pendakwaan terhadap mantan PM Najib Razak atas tuduhan kasus megakorupsi 1MDB adalah murni urusan hukum, bukan sebuah proses yang bermotif politik.
"Saya tak melihat semua itu (penahanan dan pendakwaan Najib Razak) adalah sebuah proses yang bermotif politik," kata Anwar di sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (4/7).
"Semua bukti sudah ada, saya tak tahu persis detailnya, tapi sudah banyak laporan fakta yang didapat dari beberapa instansi penegak hukum, bahkan dari Kementerian Kehakiman AS," tambahnya.
-
Apa yang diklaim Anwar Usman? Anwar mengklaim tetap mematuhi asas dan norma sebagai hakim MK dalam memutuskan gugatan perkara 90 tentang syarat Capres-Cawapres.
-
Bagaimana Anwar Usman membela diri? Anwar mengklaim tetap mematuhi asas dan norma sebagai hakim MK dalam memutuskan gugatan perkara 90 tentang syarat Capres-Cawapres.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Mengapa Anwar Usman dilarang terlibat? Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024. 'Iya betul (tanpa Anwar Usman). Ini untuk pilpres yang pasti. Kalau pilpres ini perintah dari keputusan Majelis Kehormatan MK.
-
Siapa yang menggugat Anwar Abbas? Sehubungan dengan masalah yang akan saya hadapi di pengadilan dimana Panji Gumilang telah menggugat saya, kemarin 14 Juli 2023 secara resmi saya telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) yang diketuai oleh M.Ihsan Tanjung,“ kata Anwar dalam keterangan pers diterima, Sabtu (15/7/2023).
-
Kenapa Anwar Usman tidak boleh ikut sidang MK untuk PSI? Sebab diketahui, ketua umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.'Jadi (yang tidak boleh) memeriksa, dan memutus perkara yang tidak ada dalam konteks partai PSI dan itu perintah atau amanat dari putusan Majelis kehormatan MK,' tegas Fajar.
Sebelumnya, ketika Najib Razak menjalani sidang dakwaan hari ini, sejumlah pendukungnya --termasuk dari partai pengusung United Malays National Organisation (UMNO)-- memasang spanduk-spanduk dan orasi yang menyatakan bahwa proses hukum tersebut memiliki motif politik yang diprakarsai oleh kubu politik PM Mahathir serta oposisi Anwar Ibrahim.
Mengomentari peristiwa tersebut, Anwar mengatakan, "Seharusnya orang bisa lihat betapa tak wajar harta kekayaan yang dia (Najib) punya. Semua itu terlalu berlebihan. Asalnya dari siapa?
"Dan saya pikir, seharusnya rakyat tidak terpedaya ya."
Lebih lanjut, Anwar mengatakan, "Anggota UMNO yang masih waras pun seharusnya tidak lagi memberikan dukungan kepadanya (Najib) setelah proses hukum itu berjalan."
Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan dirinya mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat Malaysia terhadap Najib Razak.
"Saya adalah pendukung demokrasi dan negara hukum. Hukum itu tidak mengenal status seseorang, apakah dia orang besar atau kecil," kata dia di sela-sela The ECGL Leadership Forum 2018.
"Yang memutuskan orang bersalah bukan presiden atau perdana menteri, tapi harus melalui due process dan hukum yang adil," tambah pemimpin oposisi Malaysia Pakatan Harapan itu.
Anwar juga mendesak agar Najib Razak mampu memberikan penjelasan atas segala tuduhan korupsi 1MDB.
"Beliau harus jawab segala tuduhan yang menimpa dirinya, mulai dari 1MDB dan tuduhan hukum yang lain," jelasnya.
Menambahkan komentarnya soal pendakwaan Najib Razak, Anwar mengatakan, "Segala kecurangan ini tidak dapat lagi berlaku. Namun saya harap, ia diberikan proses hukum yang adil, berdasarkan fakta dan bukti yang ada."
Di sisi lain, Anwar Ibrahim berpesan kepada hadirin forum The ECGL Leadership Forum 2018 bahwa kasus Najib Razak harus "menjadi suatu pelajaran bagi para pemimpin."
"Kekuasaan itu adalah amanah. Pemimpin harus amanah, mereka tidak boleh mendambakan keistimewaan, kemewahan atau menunjukkan kekuasaannya dengan bertindak sebagai rampok atau melakukan kecurangan lainnya," papar Anwar.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6.com
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAiman tidak menyerang institusi atau individu Polri.
Baca SelengkapnyaDubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan bahwa isu perlindungan PMI dan penyelesaian tapal batas menjadi prioritas utama Anwar.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Aiman.
Baca SelengkapnyaPM Malaysia sering dapat ancaman dari barat karena sikap pro Palestina. Padahal ia berhasil ungkap kejahatan dan dosa Israel kepada Palestina.
Baca SelengkapnyaAnwar merupakan hakim konstitusi dari MA yang meniti karier sejak 1985.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaAlasan tetap melekat status sebagai jurnalis, kata Aiman, karena posisinya masih sebagai wartawan dengan status cuti.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).
Baca SelengkapnyaAiman mendapatkan informasi ‘polisi tidak netral’ karena latar belakangnya sebagai jurnalis.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya