Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diyakini korup, presiden Peru pecat 30 jenderal polisi

Diyakini korup, presiden Peru pecat 30 jenderal polisi Presiden Peru Ollanta Humala. (latindispatch.com)

Merdeka.com - Tidak lama setelah menjabat Juli tahun lalu, Presiden Peru Ollanta Humala langsung membuat gebrakan buat memberantas korupsi di negaranya. Dia memecat 30 dari 45 jenderal di lembaga kepolisian.

Surat kabar milik pemerintah, El Peruano, melaporkan mereka yang diberhentikan karena diduga terlibat korupsi itu termasuk Kepala Kepolisian Peru Jenderal Raul Bacerra. Dia digantikan oleh Jenderal Raul Salazar yang ketenarannya meroket di masa pemerintahan presiden sebelumnya, Alan Garcia.

"Kita harus membuang pejabat-pejabat korup yang mencemarkan nama polisi," kata Jenderal Salazar, seperti dilansir koran the New York Times, Oktober tahun lalu. "Tidak peduli Anda mencuri satu sol atau lebih." Sol merujuk pada mata uang Peru.

Kepolisian menjadi salah satu lembaga paling korup di negara Amerika Latin itu. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dilansir Transparency International, Peru tahun lalu menduduki peringkat ke-80 dengan skor 3,4.

Posisi ini masih jauh lebih baik ketimbang Indonesia yang berada di rangking keseratus dengan nilai 3,0. Trasnparency International Indonesia juga menempatkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga terkorup di negara ini. Banyak kasus melibatkan sejumlah petinggi Polri, seperti rekening gendut dan terakhir simulator SIM (Surat izin Mengemudi).

Tetap saja gebrakan Presiden Humala dianggap belum cukup. "Saya merasa ada sedikit salah perlakuan karena mereka tidak menyebutkan siapa dipensiunkan karena usia atau siapa diganti karena terlibat korupsi," ujar Jenderal Horacio Huivin Grandez, 56 tahun. Bekas pejabat antinarkotika ini termasuk yang diberhentikan.

Wakil Presiden Peru Omar Chehade membela kebijakan Presiden Humala. Dia mengungkapkan selama beberapa pekan, Humala bersama menteri dalam negeri dan menteri pertahanan mengevaluasi kinerja polisi sebelum keputusan soal pemecatan besar-besaran itu keluar.

Hebatnya lagi, kebijakan Presiden Humala itu muncul sebelum para jenderal korup itu menjadi terdakwa, baru sekadar tersangka. Kita tunggu langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apakah dia berani membikin gebrakan seperti Presiden Humala, memecat para jenderal yang sudah menjadi tersangka. (mdk/fas)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia
Jokowi: Tak Ada Negara Lain yang Penjarakan Pejabat Terlibat Korupsi Sebanyak Indonesia

Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.

Baca Selengkapnya
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi

Baca Selengkapnya
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain
Hari Antikorupsi, Kinerja Kejaksaan Dinilai Paling Positif Dibanding Penegak Hukum Lain

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
12 Polisi Sulbar Dipecat, Terlibat Kasus Narkoba hingga Penipuan Casis Bintara Polri
12 Polisi Sulbar Dipecat, Terlibat Kasus Narkoba hingga Penipuan Casis Bintara Polri

Pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap personel kepolisian tersebut dilakukan pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Baca Selengkapnya
Survei KPK Ungkap Skor Integritas Turun: Risiko Korupsi Besar
Survei KPK Ungkap Skor Integritas Turun: Risiko Korupsi Besar

Hasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Catatan Mantan Ketua KPK ke Pemerintah
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Catatan Mantan Ketua KPK ke Pemerintah

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Ganjar Ingatkan Jokowi Punya PR Besar Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot
VIDEO: Ganjar Ingatkan Jokowi Punya PR Besar Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Capres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Masih Rendah, Didominasi Kasus Suap

Indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.

Baca Selengkapnya
Polda Jabar Pecat 28 Polisi Secara Tidak Hormat, karena Narkoba hingga Penyimpangan Seksual
Polda Jabar Pecat 28 Polisi Secara Tidak Hormat, karena Narkoba hingga Penyimpangan Seksual

Polda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
Ganjar Soroti Indeks Korupsi Merosot: Kita Tak Serius Mengawal Itu, Good Governance Mesti Diberikan
Ganjar Soroti Indeks Korupsi Merosot: Kita Tak Serius Mengawal Itu, Good Governance Mesti Diberikan

Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.

Baca Selengkapnya
Indeks Anti Korupsi Indonesia Tahun 2024 Turun Jadi 3,85
Indeks Anti Korupsi Indonesia Tahun 2024 Turun Jadi 3,85

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi.

Baca Selengkapnya