DPR AS Ancam Percepat Makzulkan Trump Jika Wapres Pence Tak Ajukan Amandemen ke-25
Merdeka.com - Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi menyampaikan untuk pertama kalinya pada Minggu, DPR akan mempercepat pemakzulan Presiden Donald Trump jika Wapres Mike Pence tidak mencopotnya.
DPR, kata Pelosi, akan berupaya meloloskan resolusi dengan persetujuan suara bulat pada Senin pagi menyerukan kabinet Trump dan Pence meloloskan Amandemen ke-25 dan mencopot Trump dari jabatannya.
Jika resolusi itu tak disetujui suara bulat, tindakan itu akan diteruskan ke sidang pemungutan suara penuh pada Selasa. Resolusi itu meminta Pence menanggapi dalam waktu 24 jam, dan jika tidak, DPR akan memakzulkan Trump.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
"Selanjutnya, kita akan meneruskan usulan legislasi pemakzulan ke lantai sidang," kata Pelosi, dikutip dari CNN, Senin (11/1).
"Demi melindungi Konstitusi dan Demokrasi kita, kita akan melakukan tindakan mendesak, karena Presiden menunjukkan ancaman nyata terhadap keduanya. Hari demi hari, ngerinya penyerangan yang terus menerus terhadap demokrasi kita yang dilakukan Presiden semakin intensif dan perlu tindakan segera," jelasnya.
Demokrat di DPR segera bergabung mengusulkan pemakzulan menyusul kerusuhan Gedung Parlemen atau Capitol yang menewaskan lima orang, termasuk salah seorang anggota polisi Capitol.
Demokrat di DPR juga masih membahas apakah pemungutan suara terkait pemakzulan Trump bisa diselenggarakan pada Selasa atau Rabu.
Pelosi mengatakan dalam wawancara CBS' "60 Minutes" pada Minggu malam, dia sepakat dengan usulan Amandemen ke-25 bukan semata untuk mencopot Trump, tapi mengatakan "salah satu motivasi orang untuk mengadvokasi pemakzulan" adalah untuk mencegah Trump menjabat lagi.
"Ada dukungan kuat di Kongres untuk memakzulkan Presiden untuk kedua kalinya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPR James Clyburn mengatakan Partai Demokrat mungkin menunggu sampai setelah 100 hari pertama Presiden terpilih Joe Biden menjabat untuk mengirim pasal usulan pemakzulan Presiden Donald Trump ke Senat.
"Kami akan memberikan suara di DPR, dan (Ketua DPR Nancy Pelosi) akan membuat keputusan tentang kapan waktu terbaik untuk mengumpulkan suara itu dan menunjuk manajer serta mengusulkan undang-undang itu ke Senat," jelasnya kepada Jake Tapper dari CNN.
"Kebetulan jika tidak sampai di sana selama 100 hari, itu bisa - mari kita beri Presiden terpilih Biden 100 hari yang dia butuhkan untuk menjalankan agendanya, dan mungkin kita akan mengirim usulannya kapan-kapan setelah itu," lanjutnya.
Demokrat DPR, dalam konferensi yang diadakan Pelosi pada Sabtu malam dengan pimpinan DPR, membahas opsi untuk memakzulkan Trump pekan ini dan menunggu kapan akan mengirim pasal pemakzulan ke Senat.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell sebelumnya menjelaskan dalam sebuah memo, meskipun DPR dalam beberapa hari mendatang akan memakzulkan Trump, Senat tidak akan kembali sidang sebelum 19 Januari. Senat akan memulai persidangan pada 20 Januari - tanggal pelantikan Biden.
Dengan memakzulkan dan memberhentikan Trump, bahkan pada tahap akhir masa jabatannya ini, Senat kemudian dapat memberikan suara untuk mendiskualifikasi Trump untuk kembali menduduki jabatan federal, mengambil tindakan luar biasa terhadap mantan presiden.
Sementara Biden telah berulang kali mengatakan terserah Kongres untuk memutuskan bagaimana memberi sanksi kepada Trump atas perannya dalam memicu serangan di Capitol.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaPemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca SelengkapnyaSanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya