Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR AS Ancam Percepat Makzulkan Trump Jika Wapres Pence Tak Ajukan Amandemen ke-25

DPR AS Ancam Percepat Makzulkan Trump Jika Wapres Pence Tak Ajukan Amandemen ke-25 Donald Trump. ©2019 AFP Photo

Merdeka.com - Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi menyampaikan untuk pertama kalinya pada Minggu, DPR akan mempercepat pemakzulan Presiden Donald Trump jika Wapres Mike Pence tidak mencopotnya.

DPR, kata Pelosi, akan berupaya meloloskan resolusi dengan persetujuan suara bulat pada Senin pagi menyerukan kabinet Trump dan Pence meloloskan Amandemen ke-25 dan mencopot Trump dari jabatannya.

Jika resolusi itu tak disetujui suara bulat, tindakan itu akan diteruskan ke sidang pemungutan suara penuh pada Selasa. Resolusi itu meminta Pence menanggapi dalam waktu 24 jam, dan jika tidak, DPR akan memakzulkan Trump.

"Selanjutnya, kita akan meneruskan usulan legislasi pemakzulan ke lantai sidang," kata Pelosi, dikutip dari CNN, Senin (11/1).

"Demi melindungi Konstitusi dan Demokrasi kita, kita akan melakukan tindakan mendesak, karena Presiden menunjukkan ancaman nyata terhadap keduanya. Hari demi hari, ngerinya penyerangan yang terus menerus terhadap demokrasi kita yang dilakukan Presiden semakin intensif dan perlu tindakan segera," jelasnya.

Demokrat di DPR segera bergabung mengusulkan pemakzulan menyusul kerusuhan Gedung Parlemen atau Capitol yang menewaskan lima orang, termasuk salah seorang anggota polisi Capitol.

Demokrat di DPR juga masih membahas apakah pemungutan suara terkait pemakzulan Trump bisa diselenggarakan pada Selasa atau Rabu.

Pelosi mengatakan dalam wawancara CBS' "60 Minutes" pada Minggu malam, dia sepakat dengan usulan Amandemen ke-25 bukan semata untuk mencopot Trump, tapi mengatakan "salah satu motivasi orang untuk mengadvokasi pemakzulan" adalah untuk mencegah Trump menjabat lagi.

"Ada dukungan kuat di Kongres untuk memakzulkan Presiden untuk kedua kalinya," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPR James Clyburn mengatakan Partai Demokrat mungkin menunggu sampai setelah 100 hari pertama Presiden terpilih Joe Biden menjabat untuk mengirim pasal usulan pemakzulan Presiden Donald Trump ke Senat.

"Kami akan memberikan suara di DPR, dan (Ketua DPR Nancy Pelosi) akan membuat keputusan tentang kapan waktu terbaik untuk mengumpulkan suara itu dan menunjuk manajer serta mengusulkan undang-undang itu ke Senat," jelasnya kepada Jake Tapper dari CNN.

"Kebetulan jika tidak sampai di sana selama 100 hari, itu bisa - mari kita beri Presiden terpilih Biden 100 hari yang dia butuhkan untuk menjalankan agendanya, dan mungkin kita akan mengirim usulannya kapan-kapan setelah itu," lanjutnya.

Demokrat DPR, dalam konferensi yang diadakan Pelosi pada Sabtu malam dengan pimpinan DPR, membahas opsi untuk memakzulkan Trump pekan ini dan menunggu kapan akan mengirim pasal pemakzulan ke Senat.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell sebelumnya menjelaskan dalam sebuah memo, meskipun DPR dalam beberapa hari mendatang akan memakzulkan Trump, Senat tidak akan kembali sidang sebelum 19 Januari. Senat akan memulai persidangan pada 20 Januari - tanggal pelantikan Biden.

Dengan memakzulkan dan memberhentikan Trump, bahkan pada tahap akhir masa jabatannya ini, Senat kemudian dapat memberikan suara untuk mendiskualifikasi Trump untuk kembali menduduki jabatan federal, mengambil tindakan luar biasa terhadap mantan presiden.

Sementara Biden telah berulang kali mengatakan terserah Kongres untuk memutuskan bagaimana memberi sanksi kepada Trump atas perannya dalam memicu serangan di Capitol.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
Bukan Puan Maharani, Sufmi Dasco Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi RUU Pilkada Hari Ini
Bukan Puan Maharani, Sufmi Dasco Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan Revisi RUU Pilkada Hari Ini

"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam
Mahfud MD: Pemakzulan Presiden Bukan Urusan Menko Polhukam

Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD Maju Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya, Ini Penjelasannya
Anggota DPRD Maju Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya, Ini Penjelasannya

Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK
VIDEO: Emosi Mega Meledak Lihat DPR 'Sat Set' Otak Atik RUU Pilkada Usai Putusan MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya