DPR AS Siap Buka Penyelidikan Resmi untuk Lengserkan Trump
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Nancy Pelosi mengumumkan rencana mengadakan penyelidikan resmi terhadap Presiden Donald Trump, Selasa (24/9). Trump diduga menggunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina, demi kepentingan pemilu AS 2020.
"Presiden harus dimintai pertanggungjawaban," katanya seperti dikutip TIME, Rabu (25/9). "Tidak ada yang kebal hukum," sambungnya.
Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki pesaing politiknya di Pemilu mendatang, Joe Biden. Bersama para sekutunya, Presiden AS ke 45 itu menuduh Biden mendorong pemecatan seorang jaksa penuntut umum asal Ukraina untuk menguntungkan putranya.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang digugat Trump? Gugatan yang diajukan oleh Trump Media di 24 Maret ditujukan kepada Andy Litinsky dan Wes Moss, dua mantan kontestan reality show Trump yang kemudian menjadi salah satu pendiri calon dari Partai Republik untuk perusahaan teknologi Presiden.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
Dikatakan, Biden menggunakan kekuasaannya ketika masih menjabat sebagai wakil presiden di era Obama.
Desas desus berawal sejak Presiden Trump menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui telepon pada Juli lalu. Trump sempat mengaku, saat itu keduanya membahas soal Biden dalam rangka memerangi korupsi di AS.
Pengkhianatan Atas Sumpah Jabatan
Sementara itu, Zelensky membenarkan desakan Trump untuk menyelidiki Hunter Biden, putra Joe Biden. Diketahui Hunter Biden saat ini masih menjabat sebagai dewan perusahaan gas di Ukraina. Meski demikian, tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan Trump atas Joe ataupun Hunter Biden.
Minggu (22/9) Trump telah mengakui panggilan telepon yang dilakukannya. Namun, ia membantah jika disebut bahwa hal itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan Pelosi meyakini hal yang berbeda.
"Minggu ini, presiden telah mengakui untuk meminta presiden Ukraina untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkannya secara politik," kata Pelosi.
Pelosi menilai, tindakan Trump merupakan bentuk pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya. Sikap Trump juga dianggap mengkhianati integritas pemilu AS.
Pribadi dan Rahasia
Melalui Twitter pada Selasa kemarin, Trump memberi otoritas kepada pihak berwajib untuk merilis transkrip teleponnya dengan Zelensky.
"Rilis transkrip telepon saya yang lengkap, sepenuhnya terbuka, dan tidak dikurangi dengan Presiden Zelensky dari Ukraina," katanya meyakinkan.
"Menteri Luar Negeri Pompeo sudah menerima izin dari pemerintah Ukraina untuk merilis transkrip lengkap pembicaraan telepon saya dengan presiden mereka. Mereka (demokrat) bahkan tidak tahu apa sih masalahnya. Ini benar-benar perbuatan licik Demokrat," kata Trump di Twitternya.
Pembicaraan telepon antara Trump dan Zelensky yang terjadi hanya sehari setelah mantan penasihat Trump, Robert Mueller bersaksi di depan Kongres AS soal keterlibatan Rusia dalam pemilu AS. Koran the Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan tentang Trump mencoba menekan Zelensky dalam pembicaraan telepon Juli lalu.
Ketika ditanya CNN saat di sela acara PBB di Kota New York kemarin, Zelensky menjawab, pembicaraan dirinya dengan Trump adalah bersifat 'pribadi dan rahasia'.
Ketika ditanya apakah dia ingin transkrip pembicaraannya dengan Trump dirilis, Zelensky menjawab," Lihat saja nanti."
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca SelengkapnyaTetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024
Baca SelengkapnyaTrump hari ini mendeklarasikan kemenangan setelah mengalahkan Kamala Harris dalam pilpres AS.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDonald Trump bersaing dengan Kamala Harris pada pemilihan presiden yang akan berlangsung November mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya