Jurnalis internasional sebut Jokowi janji palsu soal kebebasan pers
Merdeka.com - Lembaga Reporter Tanpa Batas (RSF) membuat pernyataan tertulis, menyesalkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menunjukkan indikasi tidak pro pada kebebasan pers. Padahal ketika terpilih, Jokowi memberi sinyal akan berpihak pada demokratisasi informasi di Indonesia, khususnya Papua.
Kepala Reporter Tanpa Batas untuk Asia Pasifik, Benjamin Ismail, mengatakan selama setahun terakhir Jokowi gagal memenuhi janji-janjinya di bidang keterbukaan informasi.
"Otoritas keamanan masih sering menekan jurnalis dan janji Jokowi membuka Papua untuk wartawan asing hanyalah ilusi," tulisnya dalam keterangan pers dimuat situs RSF, Selasa (20/10).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang dilakukan Paspampres saat mengawal Jokowi di Lampung? Menariknya, Paspampres bermotor yang biasa mengawal Jokowi dengan motor gede sampai ganti motor trail. Nampak empat anggota Paspampres pengawal Jokowi yang biasa berboncengan sepeda gede, mengendarai motor trail berpelat TNI.
RSF menyoroti bahwa harapan Jokowi akan mendukung kebebasan jurnalistik sempat terbersit, ketika tak lama selepas dilantik pada 20 Oktober 2014, dua wartawan Prancis - Valentine Bourrat dan Thomas Dandois - dibebaskan akibat meliput Papua Barat menggunakan visa turis.
Pada 10 Mei lalu, Jokowi pun kembali berjanji membebaskan wartawan asing meliput Papua. Namun baru Maori TV yang diberi izin oleh tentara dan intelijen, dengan topik liputan kehidupan komunitas adat di Papua.
Intimidasi pun kerap diberikan pada fixer atau informan jurnalis asing yang hendak meliput provinsi paling timur Indonesia itu. Awal Oktober, dua orang wartawan lokal di Papua Barat diinterogasi kepolisian. Sebelumnya, Arek Wanimbo, orang yang memandu dua wartawan Prancis sempat ditahan delapan bulan.
Kekerasan terhadap kerja wartawan pun masih terjadi selama setahun Jokowi menjabat. Jurnalis lokal Papua, Abeth You, dari media Tabloid Jubi dipukuli polisi pada 8 Oktober lalu karena meliput unjuk rasa di Jayapura.
Sedangkan dua wartawan Inggris, Rebecca Prosser dan Neil Bonner, diseret ke pengadilan karena merekam reka ulang pembajakan kapal tanker minyak di Selat Malaka.
"Beberapa bulan ke depan kita akan saksikan bersama, apakah posisi Indonesia di era Jokowi bakal anjlok dalam indeks kebebasan pers yang disusun RSF," tulis Benjamin.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang jurnalis mendapat perlakuan tak menyenangkan saat meliput di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa.
Baca SelengkapnyaPada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan.
Baca SelengkapnyaSebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.
Baca SelengkapnyaBeredar unggahan di media sosial mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang meminta pengungsi Rohingya diberi KTP Indonesia hingga pulau kosong
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca Selengkapnya