Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR AS Nancy Pelosi Minta Militer Tak Beri Akses Kode Nuklir untuk Donald Trump

Ketua DPR AS Nancy Pelosi Minta Militer Tak Beri Akses Kode Nuklir untuk Donald Trump Nancy Pelosi. ©REUTERS

Merdeka.com - Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, berbicara dengan jenderal ternama AS pada Jumat, meminta agar mereka mencegah Presiden Donald Trump mengakses kode nuklir menjelang akhir masa jabatannya yang hanya tinggal 10 hari lagi.

Pernyataan Pelosi disampaikan hanya beberapa hari sebelum anggota parlemen Demokrat memulai sebuah panggilan konferensi mendiskusikan apakah mereka akan memakzulkan Trump untuk kedua kali, dua hari setelah pendukungnya menyerbu dan membuat ricuh di Gedung Parlemen AS atau Capitol.

“Situasi presiden yang labil sangat berbahaya,” kata Pelosi, dikutip dari South China Morning Post, Minggu (10/1).

Pelosi mengatakan dia telah membahas masalah ini dengan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley.

Presiden AS memiliki akses kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir selama 24 jam dalam sehari. Namun hal ini belum menjadi perhatian para petinggi militer dan pejabat keamanan nasional.

Kantor Mark Milley menyampaikan, Pelosi yang menghubungi dan mengatakan Jenderal Milley “menjawab pertanyaannya terkait proses kewenangan komando nuklir.”

Seorang pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, penggunaan senjata nuklir merupakan proses yang sangat mengharuskan musyawarah.

Saat membuka konferensi tersebut, Pelosi menyebut Trump seorang “pemberontak” dan mengatakan anggota Demokrat di Kongres sedang mendiskusikan bagaimana langkah selanjutnya, menurut seorang sumber.

Setelah kerusuhan di Capitol, Trump berjanji dalam sebuah rekaman video akan memastikan proses transisi yang berjalan mulus kepada penerusnya, Presiden AS terpilih Joe Biden.

Trump juga mengonfirmasi tak akan menghadiri pelantikan Biden pada 20 Januari. Padahal kehadiran mantan presiden dinilai sebagai bagian penting dalam proses transisi kekuasaan yang berlangsung damai.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024
TB Hasanuddin: PDIP, PKB, NasDem, PKS dan PPP Minta Agus Subiyanto Bawa TNI Netral di Pemilu 2024

Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
Menpan RB: ASN Dilarang Like dan Komen di Akun Media Sosial Capres-Cawapres
Menpan RB: ASN Dilarang Like dan Komen di Akun Media Sosial Capres-Cawapres

Menpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai Politik
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai Politik

Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden
Jimly Asshiddiqie: Penggunaan Hak Angket Pemilu Jangan Melebar ke Pemakzulan Presiden

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Peringatkan Prajurit: Jangan Tanggapi Hasil Quick Count!
Panglima TNI Peringatkan Prajurit: Jangan Tanggapi Hasil Quick Count!

Yudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.

Baca Selengkapnya
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu

Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya