Ketua DPR AS Nancy Pelosi Minta Militer Tak Beri Akses Kode Nuklir untuk Donald Trump
Merdeka.com - Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, berbicara dengan jenderal ternama AS pada Jumat, meminta agar mereka mencegah Presiden Donald Trump mengakses kode nuklir menjelang akhir masa jabatannya yang hanya tinggal 10 hari lagi.
Pernyataan Pelosi disampaikan hanya beberapa hari sebelum anggota parlemen Demokrat memulai sebuah panggilan konferensi mendiskusikan apakah mereka akan memakzulkan Trump untuk kedua kali, dua hari setelah pendukungnya menyerbu dan membuat ricuh di Gedung Parlemen AS atau Capitol.
“Situasi presiden yang labil sangat berbahaya,” kata Pelosi, dikutip dari South China Morning Post, Minggu (10/1).
-
Bagaimana tas koper nuklir membantu presiden? Maka presiden bisa mengambil keputusan cepat di tempat dan seorang perwira militer akan membawa tas koper berisi berbagai dokumen yang bisa mmebantu presiden berkomunikasi dengan Pentagon atau pejabat militer di markas mereka.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Kapan pesawat nuklir NASA akan diluncurkan? NASA punya tujuan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa bertenaga nuklir, yang dikenal sebagai DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) pada akhir 2025 atau awal 2026.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
Pelosi mengatakan dia telah membahas masalah ini dengan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley.
Presiden AS memiliki akses kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir selama 24 jam dalam sehari. Namun hal ini belum menjadi perhatian para petinggi militer dan pejabat keamanan nasional.
Kantor Mark Milley menyampaikan, Pelosi yang menghubungi dan mengatakan Jenderal Milley “menjawab pertanyaannya terkait proses kewenangan komando nuklir.”
Seorang pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, penggunaan senjata nuklir merupakan proses yang sangat mengharuskan musyawarah.
Saat membuka konferensi tersebut, Pelosi menyebut Trump seorang “pemberontak” dan mengatakan anggota Demokrat di Kongres sedang mendiskusikan bagaimana langkah selanjutnya, menurut seorang sumber.
Setelah kerusuhan di Capitol, Trump berjanji dalam sebuah rekaman video akan memastikan proses transisi yang berjalan mulus kepada penerusnya, Presiden AS terpilih Joe Biden.
Trump juga mengonfirmasi tak akan menghadiri pelantikan Biden pada 20 Januari. Padahal kehadiran mantan presiden dinilai sebagai bagian penting dalam proses transisi kekuasaan yang berlangsung damai.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaYudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya