Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Pernyataan itu disampaikan Agus, ketika ditanya awak media terkait lokasi Jokowi menyampaikan perihal presiden boleh kampanye, yakni di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) lalu.

"Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus kepada awak media, Kamis (1/ 2).

"Bahwa kalau kita berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu,” ujarnya.

Terlebih, Agus menilai agenda pemilu ini turut diawasi banyak pihak. Maka dari itu, apabila ada prajurit TNI yang melakukan kecurangan dengan bersikap tidak netral bisa langsung melaporkannya.

"Dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum pencoblosan di mana di situ KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat, partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu, sehingga tidak terjadi kecurangan," tambahnya.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi saat jumpa pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," tambahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.