Menengok sejarah larangan haji bagi muslim Palestina oleh Arab Saudi

Merdeka.com - Arab Saudi pekan lalu dilaporkan menolak pengajuan visa haji bagi sejumlah warga Palestina pemegang paspor sementara di beberapa negara seperti Yordania, Libanon, Yerusalem Timur, dan Israel.

Sebelum 1978 warga Palestina di Israel tidak bisa menunaikan rukun Islam kelima itu selama tiga dekade. Masa pelarangan itu berakhir ketika Raja Yordania Hussein mulai mengajak kerja sama negara-negara Liga Arab untuk mengeluarkan kartu bepergian bagi warga muslim untuk berangkat haji. Kartu itu mempunyai masa berlaku satu tahun dan biaya setara USD 70.

Dikutip dari laman Middel East Eye (MEE), Kamis (8/11), setelah tahun 2000, Departemen Sipil dan Paspor Yordania di Amman mulai menerbitkan paspor sementara.

Arab Saudi dan sejumlah negara Arab tidak mengakui paspor Israel. Paspor sementara dari Yordania menjadi alat bagi warga Palestina pemegang paspor Israel untuk berangkat haji ke Makkah.

"Sejak 1978 kami hanya diizinkan pergi haji, tapi pada 1990-an Saudi membolehkan kami juga umrah," kata Saleem Shal'atah, kepala Komite Haji dan Umrah yang mengelola perjalanan haji ke Saudi kepada MEE.

Shal'atah menuturkan dia dan dua rekannya ditolak visanya oleh Kedutaan Saudi di Amman karena mereka pemegang paspor sementara.

"Kami sedang mengecek hotel dan persiapan umrah dengan agen perjalanan lain pada 16 Desember nanti, seperti yang biasa kami lakukan setiap tahun, tapi visa tidak diterbitkan," kata dia.

Shal'atah mengatakan warga Palestina di Israel harus menyerahkan paspor Israel mereka di perbatasan Yordania dan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Ketika mereka kembali pemerintah Yordania akan mengambil paspor sementara mereka yang selama ini hanya berlaku satu tahun dan mengembalikan paspor Israel milik mereka di perjalanan.

Saat ini ada sekitar 4.500 jemaah asal Palestina di Israel yang berangkat haji saban tahun, kata Shal'atah dan sekitar 20 ribu hingga 25 ribu jemaah umrah.

Pada September lalu MEE melaporkan, Arab Saudi melarang warga Palestina pemegang paspor sementara Yordania masuk ke Saudi. Kebijakan ini berdampak pada sekitar 634 ribu warga Palestina yang tinggal di Yordania dan 324 ribu yang tinggal di Yerusalem Timur.

pejabat di konsulat di Saudi Beirut, Libanon, membenarkan kepada MEE, bahwa mengikuti instruksi Kementerian Luar Negeri Saudi, mereka memberitahukan kepada sejumlah perusahaan pariwisata di Libanon tidak ada penerbitan visa bagi warga Palestina yang berstatus pengungsi. Keputusan ini berlaku mulai 12 September.