Menkes Vietnam dan Jenderal Militer Ditangkap karena Mark-Up Harga Tes Covid-19
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Vietnam dan Wali Kota Hanoi ditangkap karena kasus mark-up harga tes Covid-19. Demikian dilaporkan media pemerintah yang dilansir laman South China Morning Post, Kamis (9/6).
Sejumlah pejabat tinggi harus menjalani penyelidikan terkait kasus ini.
Harian Tuoi Tre melaporkan, Nguyen Thanh Long dipecat dari jabatan menteri kesehatan dan Chu Ngoc Anh yang sebelumnya menjabat menteri sains juga dipecat dari jabatannya sebagai wali kota Hanoi. Menteri Keamanan Masyarakat mengatakan kedua pejabat itu diselidiki karena penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya juga sudah dipecat dari Partai Komunis.
-
Siapa yang dijerat kasus oleh pemerintah? Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan, keheranannya atas kasus yang menjerat eks timses Anies Baswedan yakni Tom Lembong.
-
Siapa yang terlibat dalam penelitian Covid-19 ini? Tim peneliti yang dipimpin oleh Wellcome Sanger Institute dan University College London di Inggris menemukan respons kekebalan baru yang memberikan pertahanan garis depan yang kuat.
-
Siapa yang melakukan penelitian tentang penanganan Covid-19 oleh polisi? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Siapa saja yang diduga terlibat korupsi timah? Kasus itu antara lain menyeret Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra, Direktur PT SIP MB Gunawan, dan Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, sebagai terdakwa.
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
Penyelidikan menyimpulkan terjadi kesalahan manajemen di kementerian kesehatan dan kementerian sains sehingga membiarkan Viet A Technology Corporation menaikkan harga tes Covid yang dipasok ke rumah sakit dan klinik-klinik di Vietnam.
Hampir 60 pejabat termasuk pejabat kementerian, pejabat kesehatan masyarakat dan jenderal militer ditangkap atau diselidiki atas keterlibatan mark-up harga tes Covid, kata kementerian Keamanan Masyarakat.
Wakil Menteri Sains Pham Cong Tac juga ditangkap dua hari lalu karena diduga melanggar peraturan dalam manajemen aset negara.
Viet A mendapat dana USD 172 juta (Rp 2,5 triliun) untuk memasok alat tes di 62 daerah. Direktur jenderal perusahaan itu ditangkap Desember lalu karena diduga menaikkan harga tes kit hingga USD 20 atau 45 persen dari harga awal sehingga meraup USD 21,5 juta (Rp 312 miliar).
Tuoi Tre juga melaporkan Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Truong Son mengundurkan diri karena stress, mengutip sumber dari dalam kementerian.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaKejati Sumut telah menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan Robby Messa Nura.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaAlwi dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaPelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaHasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca Selengkapnya