Myanmar larang utusan PBB selidiki kekerasan terhadap warga Rohingya di Rakhine

Merdeka.com - Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di Myanmar dilarang memasuki negara tersebut. Pemerintah Myanmar beralasan tim tersebut dilarang karena 'memihak dan tidak objektif saat melakukan tugasnya'.

Yanghee Lee dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada bulan Januari untuk meninjau kembali isu hak asasi manusia di sana, termasuk dugaan serangan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Menurut Lee, larangan tersebut membuat dia berpikir ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di Rakhine.

Pada hari Selasa, pihak berwenang Myanmar menemukan 10 mayat di kuburan massal di sebuah desa di sana.

Lee terakhir mengunjungi Myanmar pada bulan Juli. Saat itu dia mengemukakan kekhawatiran atas perlakuan terhadap muslim Rohingya di Rakhine.

Kekerasan meletus di Rakhine pada Agustus lalu setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi, lalu tentara Myanmar langsung bereaksi keras.

Sejak saat itu, lebih dari 650.000 penduduk Rohingya, atau sekitar dua pertiga dari keseluruhan populasi, melarikan diri ke Bangladesh.

Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) memperkirakan setidaknya 6.700 Rohingya tewas antara tanggal 25 Agustus dan 24 September, sementara PBB mengatakan perlakuan pasukan negara di Myanmar terhadap Rohingya berpotensi digolongkan sebagai tindakan genosida.

Lee mengaku sangat sedih dengan keputusan pemerintah Myanmar yang melarang diri melihat langsung kondisi di Rakhine.

"Dulu ada begitu banyak harapan agar Myanmar menjadi negara bebas dan demokratis," kata Lee yang juga menyayangkan pemerintah melarang berbagai organisasi hak asasi memantau apa yang terjadi di Rakhine.

"Saya berharap dengan tulus pemerintah akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka karena akan sangat disayangkan dan memalukan bagi Myanmar jika memilih cara seperti ini." kata Lee, seperti dilansir dari BBC, Kamis (21/12).

Sekretaris pemerintah daerah Tin Maung Swe mengatakan kepada BBC Burmese, Lee sudah melakukan 'bahaya besar terhadap Myanmar'. Dia juga menyatakan laporan Lee soal Rakhine 'bias kepentingan, menyesatkan dan berat sebelah'.