Nasib Yerusalem usai veto AS di sidang PBB

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pertengahan Desember lalu Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang didukung 14 negara anggota lainnya. Resolusi tersebut berisi desakan agar Presiden Donald Trump menarik kembali pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Amerika Serikat bukan negara yang bisa diatur terutama dalam hal di mana akan menempatkan kedutaannya," kata Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, dikutip dari laman Guardian, Selasa (19/12).

Lalu bagaimana nasib Yerusalem selanjutnya?

Orang lain juga bertanya?

Presiden Palestina Mahmud Abbas dua hari lalu menyebut Yerusalem tidak untuk dijual setelah Donald Trump mengancam akan memotong dana bantuan tahunan sebesar lebih dari USD 300 juta jika Palestina tidak mau berunding untuk kesepakatan damai dengan Israel.

"Yerusalem adalah ibu kota abadi Palestina dan tidak untuk dijual demi emas atau miliaran dolar," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman Middle East Eye, Rabu(3/1).

mahmud abbas

Juru bicara badan PBB untuk urusan bantuan bagi pengungsi Palestina UNRWA, Chirs Gunness, mengatakan belum ada pemberitahuan dari pemerintah AS soal bantuan dana itu bagi UNRWA.

Pengumuman Trump pada 6 Desember lalu soal status Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kecaman internasional dan memicu unjuk rasa di Palestina dan belahan dunia lain. Sebanyak 14 warga Palestina tewas dalam kerusuhan melawan aparat keamanan Israel.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merespons dengan menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Anggota parlemen Israel Selasa lalu menyetujui undang-undang yang membuat Yerusalem semakin sulit untuk dipecah. Undang-undang bernama Persatuan Yerusalem ini membuat Palestina akan sulit mengklaim Yerusalem Timur sebagai wilayah mereka di masa depan, padahal rencananya lokasi itu akan menjadi ibu kota Palestina di masa depan.

Undang-undang ini bisa membuat rakyat Palestina terusir dari tempat tinggalnya saat ini yang masih termasuk bagian dari Kota Yerusalem, yaitu di Kufr Aqab dan kamp pengungsi Shuafat. Kedua lokasi itu saat ini sudah berada di sisi luar dinding pembatas Israel.

Dilansir dari laman Middle East Monitor, Rabu (3/1), rakyat Palestina di Yerusalem saat ini memiliki status tempat tinggal permanen meski bukan warga negara Israel, tapi dengan undang-undang baru ini maka status mereka bisa dicabut kapan saja dengan berbagai alasan dan itu bisa memaksa mereka pergi.

Sehari sebelum menanggapi ocehan Trump, Abbas mengatakan persetujuan Israel terhadap Undang-Undang Persatuan Yerusalem sudah membunuh upaya perdamaian dan memicu perang melawan rakyat Palestina.

"Ini jelas Israel pada dasarnya mengumumkan tamatnya proses politik (untuk perdamaian) dan memulai kebijakan untuk mendikte rakyat Palestina," kata Abbas lewat jubirnya, Nabil Abu Rudeineh.

(mdk/pan)