Netanyahu tuntut Palestina akui negara Yahudi
Merdeka.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemarin secara langsung mendesak Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan 'meninggalkan fantasi' membanjiri Israel dengan pengungsi.
Tetapi keterangannya memicu reaksi sengit dari pihak Palestina yang mengecam tuntutannya dan mengatakan hal itu secara efektif akan mengakhiri pembicaraan perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, seperti dilansir situs asiaone.com, Rabu (5/3).
Netanyahu, yang berpidato di depan peserta konferensi tahunan AIPAC, mengatakan dia siap membuat perdamaian bersejarah, tetapi tidak tanpa penerimaan Palestina terkait soal negara Yahudi itu.
-
Apa yang diakui oleh tentara Israel? Sebuah laporan yang diterbitkan harian terkemuka Israel, Haaretz, pada Minggu (31/3) menyatakan tentara dan perwira Israel mengakui sebagian besar korban tewas yang diidentifikasi oleh tentara sebagai 'teroris' selama perang di Jalur Gaza sebenarnya adalah warga sipil.
-
Apa dampak pengakuan Palestina bagi Israel? Pengamat melihat ini sebagai indikasi semakin terisolasinya Israel di panggung dunia.
-
Bagaimana Netanyahu menyelesaikan konflik dengan Gallant? Selanjutnya, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri, Israel Katz, sebagai pengganti. Sementara untuk posisi Katz akan diisi oleh Gideon Sa’ar.
-
Apa yang dituduhkan kepada Netanyahu? Langkah ini diambil atas dugaan keterlibatan Netanyahu dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza, Palestina.
-
Kenapa Israel dan Palestina terus berkonflik? Di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak dari warga negara Palestina.
-
Bagaimana cara Israel bereaksi terhadap pengakuan Palestina? Sebagai tanggapan, Israel menarik duta besarnya untuk Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.
"Sudah saatnya pihak Palestina berhenti meniadakan sejarah," kata Netanyahu. Dia mengingatkan kembali masalah utama ketidaksepakatan dalam pembicaraan perdamaian, yang diadakan selama tujuh bulan terakhir.
"Presiden Abbas: akui negara Yahudi dan lakukanlah, Anda akan beritahu rakyat Anda untuk melepaskan fantasi membanjiri Israel dengan pengungsi," lanjut dia.
Netanyahu menyatakan jika saja pihak Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, konflik akan berakhir.
Bagi pihak Palestina, isu itu erat terjalin dengan nasib para pengungsinya yang dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka atau melarikan diri pada 1948, ketika Israel menjadi sebuah negara. Mereka melihat tuntutan Netanyahu sebagai cara untuk mengesampingkan solusi yang dirundingkan atas masalah pengungsi.
Netanyahu juga menyinggung tuntutan Israel untuk mempertahankan kehadiran militer di sepanjang Lembah Yordan, dalam perjanjian masa depan dengan mengatakan dia tidak akan menyerahkan keamanan kepada pasukan pemelihara perdamaian asing.
"Jika kami mencapai satu perjanjian dengan pihak Palestina, perdamaian akan diserang terus-menrus oleh kelompok-kelompok seperti Hizbullah dari Libanon, gerakan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan para anggota dari Al-Qaidah," ujar Netanyahu.
"Pengalaman telah menujukkan bahwa pasukan pemeilihara perdamaian asing, hanya memelihara perdamaian kalau ada perdamaian, tetapi kalau terjadi serangan-serangan, pasukan itu akhirnya kembali ke negara mereka, satu-satunya pasukan yang dapat diandalkan untuk membela perdamaian, adalah tentara Israel," lanjut dia.
Kata-kata Netanyahu itu mengundang tanggapan dari Ramallah.
Pejabat senior Palestina Nabil Shaath mengatakan tuntutan Netanyahu bagi pengakuan seperti itu, dan sikapnya untuk terus mempertahankan tentara Israel di negara Pasletina masa depan sama sekali ditolak. "Pidato Netanyahu sama saja dengan pengumuman resmi secara sepihak mengakhiri perundingan-perundingan."
Israel telah berulang kali menyatakan tidak akan ada perjanjian perdamaian tanpa menyelesaiakan isu pengakuan dan sebuah klausul berhubungan dengan hal ini telah dimasukkan dalam proposal kerangka kerja dari Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang belum dipublikasikan.
Tetapi pihak Palestina telah menolaknya dan menyatakan klausul tersebut tidak bisa diterima.
Para perunding Palestina tiba di Washington dua hari lalu jelang perundingan lanjutan menjelang kunjungan Presiden Mahmud Abbas ke Gedung Putih pada 17 Maret.
Para pejabat Amerika dan Israel tidak mau membuka informasi mengenai substansi pertemuan Senin, di mana Juru bicara Gedung Putih Jay Carney menolak mengatakan apakah Netanyahu telah sepakat atau tidak menerima kerangka kerja Amerika.
"Kami terus bekerja secara erat dengan pihak Palestina dan Israel mengenai kerangka kerja bagi perundingan," kata Carney. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Netanyahu Kembali Sampaikan Sikap Soal Ide Negara Palestina Merdeka, Begini Kataya
Baca SelengkapnyaBenarkah Perdana Menteri Israel Resmi Akhiri Perang dengan Palestina? Cek Faktanya
Baca SelengkapnyaNetanyahu menolak pembicaraan damai dengan Palestina, negara yang dijajah Israel sejak 1948.
Baca SelengkapnyaMantan Dubes RI untuk Ukraina Yuddy Chrisnandi menyatakan, aksi nyata Indonesia dalam menyelesaikan perang Israel dan Palestina sedang ditunggu dunia.
Baca SelengkapnyaPidato Netanyahu mendapat riuh tepuk tangan dari anggota Kongres AS, namun menuai kecaman dari Hamas yang menyebutnya penuh klaim dan kebohongan.
Baca SelengkapnyaKnesset menggelar pemungutan suara, 99 anggota menentang pendirian negara Palestina. Israel menjajah Palestina sejak 1948.
Baca SelengkapnyaNorwegia bersama Irlandia dan Spanyol resmi mengakui kedaulatan negara Palestina pada 28 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaNetanyahu menolak tuntutan Hamas untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera.
Baca SelengkapnyaSaat memasuki ruang pertemuan, Netanyahu disambut teriakan "huuuuu" oleh beberapa anggota Kongres AS.
Baca SelengkapnyaSaudi Tegaskan, "Tidak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Kemerdekaan Palestina dan Agresi di Gaza Dihentikan"
Baca SelengkapnyaMomen PM Israel Benjamin Netanyahu diteriaki oleh pendukung Palestina saat sedang berjalan.
Baca SelengkapnyaPengaran MBS kembali menegaskan sikap Kerajaan Saudi dalam konflik Palestina-Israel.
Baca Selengkapnya