Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Parlemen Kanada Sebut Perlakuan China Terhadap Uighur Merupakan Genosida

Parlemen Kanada Sebut Perlakuan China Terhadap Uighur Merupakan Genosida Kamp Muslim Uighur di Xinjiang. ©REUTERS/Ben Blanchard

Merdeka.com - Parlemen Kanada menetapkan sebuah langkah yang tak mengikat, menyatakan perlakukan China terhadap minoritas muslim Uighur merupakan genosida, menekan pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau mengambil langkah yang sama.

Langkah tersebut, didukung oposisi Partai Konservatif, disahkan melalui pemungutan suara dengan perolehan 266:0 di DPR pada Senin, walaupun Trudeau dan hampir semua anggota kabinetnya abstain.

Langkah itu juga diubah sebelum pemungutan suara untuk meminta Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan lokasi Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing jika penindasan terhadap Uighur terus berlanjut.

“Lebih dari 1 juta Uighur dan Muslim Turki lainnya sedang dan telah ditahan di kamp-kamp. Kesaksian yang telah kami dengar dari para saksi mata dan penyintas sangat mengerikan,” jelas pemimpin Partai Konservatif, Erin O’Toole kepada wartawan setelah pemungutan suara.

“Ada penderitaan nyata yang sedang terjadi di China. Terjadi genosida dan orang Kanada, meskipun kami adalah pedagang bebas dan saya sangat bangga menjadi partai pasar bebas, nilai-nilai kami tidak untuk dijual,” jelasnya ketika ditanya tentang potensi dampak ekonomi dari langkah tersebut, dilansir Aljazeera, Selasa (23/2).

Para pembela HAM dan ahli PBB telah menyampaikan sedikitnya 1 juta muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, China. China membantah tuduhan tersebut, berdalih kamp tersebut merupakan pusat pelatihan vokasi untuk melawan gerakan ekstremisme agama.

Duta Besar China untuk Kanada, Cong Peiwu, menolak langkah Partai Konservatif tersebut, mengatakan “sama sekali tak ada genosida di Xinjiang.”

“Beberapa orang di Kanada dan negara barat lainnya membicarakan tentang penegakan nilai-nilai, tapi satu bagian penting dari nilai-nilai tersebut harusnya: menghormati fakta dan berhenti menyebarkan disinformasi dan bahkan kebohongan,” jelas Cong dalam sebuah pernyataan yang diunggah di situs web Kedubes China pada Sabtu.

Cong juga mendesak Kanada berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan jangan merusak hubungan China-Kanada.

Tapi di dalam negeri, PM Trudeau ditekan agar mengambil langkah tegas terhadap China.

Hubungan antara Ottawa dan Beijing merosot pada Desember 2018 ketika Kanada menangkap Meng Wanzhou, pejabat eksekutif perusahaan telekomunikasi raksasa China, Huawei, atas permintaan ekstradisi AS, di mana Wanzhou menghadapi dakwaan penggelapan.

China kemudian menangkap dua warga Kanada; mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor, dengan tuduhan mata-mata.Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, di hari-hari terakhirnya menjabat, mengatakan China telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur di Xinjiang.

Bulan lalu, Inggris menuduh China melakukan pelanggaran HAM yang disebutnya “barbarisme mengerikan” terhadap komunitas Uighur.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Sosok Anggota Kongres AS yang Tak Ikut Tepuk Tangan Saat Netanyahu Pidato Penuh Kebohongan, Justru Pajang Tulisan 'Penjahat Perang'
Ini Sosok Anggota Kongres AS yang Tak Ikut Tepuk Tangan Saat Netanyahu Pidato Penuh Kebohongan, Justru Pajang Tulisan 'Penjahat Perang'

Sejumlah anggota Demokrat juga memboikot pidato Netanyahu di Kongres AS.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang Meski Didemo Ribuan Nakes
FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang Meski Didemo Ribuan Nakes

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:

Baca Selengkapnya
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Dukung Usulan Netanyahu, Parlemen Israel Tolak Pendirian Negara Palestina
Dukung Usulan Netanyahu, Parlemen Israel Tolak Pendirian Negara Palestina

Knesset menggelar pemungutan suara, 99 anggota menentang pendirian negara Palestina. Israel menjajah Palestina sejak 1948.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
170 Negara Dukung Kemerdekaan dan Berdirinya Negara Palestina, Enam Negara Ini Menolak
170 Negara Dukung Kemerdekaan dan Berdirinya Negara Palestina, Enam Negara Ini Menolak

Ratusan negara menyetujui resolusi hak Palestina menentukan nasib sendiri dalam sidang Majelis Umum PBB.

Baca Selengkapnya
Penyangkalan Genosida, DPR AS Resmi Larang Kutip Jumlah Korban Tewas di Gaza
Penyangkalan Genosida, DPR AS Resmi Larang Kutip Jumlah Korban Tewas di Gaza

Penyangkalan Genosida, DPR AS Resmi Larang Kutip Jumlah Korban Tewas di Gaza

Baca Selengkapnya