Pejabat Singapura mundur karena skandal seks

Merdeka.com - Ketua Parlemen Singapura Michael Palmer (44) mengakui bahwa dia berhubungan di luar negeri dengan pekerja komunitas, sebuah skandal seks yang baru di kota negara tersebut. Akibatnya, Palmer mengundurkan diri dari kursinya di parlemen dan keanggotaan Partai Aksi Rakyat (PAP).

"Saya mengundurkan diri untuk bertanggung jawab penuh atas kesalahan besar sebagai komitmen saya," kata Palmer dalam sebuah konferensi pers seperti dilansir Antara, Rabu (12/12).

Palmer menyebutkan dia memiliki hubungan dengan anggota staf dari organisasi masyarakat yang disebut Asosiasi Masyarakat. Palmer yang berprofesi sebagai pengacara itu menyatakan penyesalannya para pendukungnya, PAP serta keluarganya.

"Perilaku saya tidak benar dan itu adalah kesalahan serius dalam pengadilan. Saya mengundurkan diri untuk menghindari rasa malu kepada PAP dan parlemen," kata dia.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang juga sekretaris jenderal PAP, mengatakan bahwa anggota parlemen harus menegakkan standar tertinggi terhadap perilaku.

Wakil Perdana Menteri Teo Chee Hean, yang hadir dalam konferensi pers bersama Palmer, meminta maaf kepada masyarakat atas perilaku politisi konstituen yang memalukan tersebut.

"Saya meyakinkan anda bahwa kami akan menempatkan hal yang benar dan terus mengamati setelah peristiwa ini. Tidak ada kata pemilihan suara langsung untuk menggantikan Palmer. Di bawah hukum Singapura, dengan pemilihan yang benar-benar pada kebijaksanaan perdana menteri," kata Hean.

PAP yang membudidayakan superioritas moral dari oposisi, diserang langsung para kritikus secara online. "PAP perlu membersihkan orang-orang (sekitar) dari informasi yang mereka miliki tentang Mr Palmer dan khususnya, apa yang mereka tahu sebelum pemilihan Mei 2011," tulis anggota masyarakat Adrian Lim pada halaman Facebook perdana menteri.

Pengunduran diri Palmer adalah skandal tingkat tinggi terbaru yang memukul Singapura, yang konsisten menempati peringkat tertinggi dalam survei internasional tentang kebersihan dan efisiensi pemerintah. (mdk/ded)