Pemerintah bantah warga Nunukan eksodus ke Malaysia

Merdeka.com - Kabar bahwa ratusan masyarakat di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, eksodus untuk menjadi warga negara Malaysia. Kabar beredar, 20 kepala keluarga sudah siap bedol desa dari Desa Labang, Desa Panas dan Desa Tao Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong.

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri, Sabtu (15/11), tidak ditemukan sama sekali warga dari tiga desa itu hendak menyeberangi perbatasan. Kesimpulan ini diperoleh hasil konfirmasi kepada Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, jajaran TNI setempat, serta pantauan langsung ke lokasi.

"Pemberitaan mengenai eksodus warga dari sejumlah desa di Kecamatan Lumbis Ogung Kabupaten Nunukan ke wilayah Sabah Malaysia tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan saat ini," kata Irianto dalam keterangan tertulis tersebut.

Dihubungi terpisah, Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Nono Suharsono menjelaskan, adanya perpindahan beberapa warga hanya bersifat sementara dan bukan pula berpindah kewarganegaraan.

"Mereka eksodus karena kebutuhan ekonomi, yakni mencari makan serta mengolah lahan karena mereka menganggap tanah di Malaysia merupakan tanah adat milik mereka," kata Nono.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri menyatakan justru yang baru saja terjadi ada pemulangan 103 WNI bekerja secara ilegal di Negeri Jiran itu.

Berdasarkan surat Konsulat RI di Tawau, Malaysia, Nomor 646/Kons/XI/2014 tertanggal 14 November 2014 yang ditandatangani Protokol dan Konsuler, Prakoso Wicaksono, ditujukan kepada Satgas Penanggulangan TKI Bermasalah Kabupaten Nunukan, mereka adalah tenaga kerja yang tak punya dokumen imigrasi di Negara Bagian Sabah.

WNI bermasalah yang dipulangkan tersebut terdiri atas 80 laki-laki, 21 perempuan dan dua anak laki-laki setelah menjalani hukumannya di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Kemanis Papar Kota Kinabalu dan PTS Air Panas Tawau.

Adapun eksodus penduduk dari Nunukan ke Malaysia pernah terjadi pada 1965, namun itu akibat kondisi politik dalam negeri. Perpindahan dengan motif ekonomi akibat tak pernah diperhatikan oleh pemerintah pusat berlangsung secara besar-besaran pada 1984 sampai 1985. (mdk/ard)