Runtuhnya Kejayaan Najib Razak yang Terjerat Skandal Mega Korupsi 1MDB

Merdeka.com - Najib Razak telah lama dikenal sebagai aristokrat politik Malaysia. Tapi pada 2018, Najib yang sedang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) dikalahkan mantan mentornya, Mahathir Mohamad (92). Koalisi Barisan Nasional yang dimotori UMNO dan memerintah sejak kemerdekaan pada 1957, lengser dari kekuasaan.

Menyusul kekalahan tersebut, kekayaan Najib diperiksa. Dia dan istrinya, Rosmah Mansor didakwa dengan serentetan tindakan kriminal, dikutip dari BBC, Selasa (28/7).

Dalam persidangan Selasa (28/7) Najib dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan korupsi berkaitan dengan dana investasi negara senilai miliaran dolar dalam skandal 1MDB. Najib menghadapi hukuman penjara selama puluhan tahun.

1Malaysia Development Berhad adalah sebuah perusahaan pembangunan strategis, dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Malaysia. 1MDB yang didirikan di era Najib, bertujuan untuk mendorong inisiatif strategis untuk pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara dengan menjalin kemitraan global dan mempromosikan investasi asing langsung.

Politik Darah Biru

Najib Razak adalah putra tertua Abdul Razak, PM kedua Malaysia dan keponakan Hussein Onn, PM ketiga Malaysia.

Setelah mendapat gelar sarjana ekonomi industrial dari Universitas Nottingham Inggris, Najib kembali ke Malaysia pada 1974 dan bekerja di perusahaan minyak negara, Petronas.

Ketika terjun ke politik, Najib menduduki sejumlah kursi di kabinet - sebagai Menteri Energi, Telekomunikasi, Pendidikan, Keuangan, dan Pertahanan - sebelum menjadi Wakil PM untuk Abdullah Badawi pada 2004.

Saat Badawi lengser pada 2009, dia menyerahkan kekuasaannya kepada Najib.

Politik Liberal

Awalnya Najib menjanjikan pendekatan politik yang lebih liberal, tetapi tidak benar-benar menindaklanjutinya.

Sementara dia mereformasi undang-undang yang ketat tentang pertemuan publik dan mencabut Undang-Undang Keamanan Internal yang kontroversial pada 2011, ia kemudian mengembalikan penahanan tanpa pengadilan.

Tahun berikutnya, ia juga kembali berjanji untuk mencabut undang-undang penghasutan kontroversial tapi malah memperkuatnya.

Kritik mengatakan UU itu merupakan salah satu cara Najib membungkam lawan politiknya dan menarik dukungan etnis mayoritas Muslim Melayu yang merupakan basis dukungan terbesar partainya.

Pemimpin oposisi dan mantan Wakil PM Anwar Ibrahim menjadi terpidana kasus sodomi untuk kedua kalinya pada 2015, dakwaan terhadap Anwar dinilai bermotif politis.

Anwar kemudian mendapat pengampunan dari PM baru, Mahathir Mohamad dan digadang-gadang akan menjadi penerus Mahathir.

Pada 2016, UU keamanan untuk memberantas terorisme dimanfaatkan untuk menangkap para aktivis reformasi pemilu.

Menjelang pemilihan 2018, pemerintah Najib membuat undang-undang yang melarang penyebaran "berita palsu".

Tantangan dan Kontroversi

Kutukan bagi karier politik Najib adalah tuduhan korupsi dan salah urus atas dana investasi negara, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Najib, anggota keluarganya dan beberapa sekutu dituduh menggelapkan uang dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk membeli segala sesuatu mulai dari karya seni hingga real estate kelas atas di seluruh dunia.

Pada Juli 2015, Najib mengganti wakilnya Muhyiddin Yassin, yang telah mengkritik keterlibatannya, dan jaksa agung yang menyelidiki kasus tersebut diberhentikan karena alasan kesehatan.

Pada Januari 2016, jaksa agung yang baru membebaskan Najib dari segala tuduhan tetapi kritik terus berlanjut.

Menjelang pemilihan 2018, demonstrasi massa di Kuala Lumpur menuntutnya agar mengundurkan diri.

Setelah kekalahannya, pihak berwenang membuka kembali penyelidikan dan mendakwa mantan PM tersebut melakukan pencucian uang, pelanggaran kepercayaan dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Pada 28 Juli dia dinyatakan bersalah karena pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan. Dia bersumpah tidak bersalah atas ketujuh tuduhan itu.

Najib mengatakan akan mengajukan banding dan pengacaranya berusaha menangguhkan hukumannya.

Najib juga menghadapi pengadilan terpisah yang dimulai Agustus lalu dan didakwa secara ilegal memperoleh 2,28 miliar ringgit (USD 550 juta) dari 1MDB antara 2011 dan 2014.

Dia menghadapi 21 tuduhan pencucian uang dan empat penyalahgunaan kekuasaan. Namun dia membantah berbagai tuduhan tersebut. (mdk/bal)