Sensus 'bakat terorisme' buat warga Uighur di China dikecam

Merdeka.com - Perlakuan pemerintah komunis China terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang semakin tidak masuk akal. Mereka kini meluncurkan sensus hanya menyasar orang Uighur buat mengetahui apakah mereka mempunyai bakat menjadi teroris.

Dilansir dari laman RFA, Selasa (18/7), sensus itu diketahui setelah pada 10 Juli lalu Komite Lingkungan Jalan Hebei Barat di Ibu Kota Urumqi menyebar hasilnya. Meski dalam kertas itu dicantumkan sensus hanya buat etnis selain Han, tetapi kenyataannya cuma diberikan kepada orang-orang Uighur.

Di dalamnya tercantum 13 nama warga Uighur dan nilai potensi mereka melakukan aksi teror. Ada sepuluh poin evaluasi yang jika diberi nilai penuh maka berjumlah seratus. Alasan hal itu dilakukan sebagai antisipasi dan mengenali orang Uighur yang dianggap suatu saat cenderung menjadi radikal.

Poin itu meliputi usia, apakah bekerja atau pengangguran, apakah memiliki paspor, apakah rajin salat, apakah memahami ajaran Islam, apakah pernah berkunjung ke negara yang dianggap sarat dengan jejaring teroris, apakah pernah terlambat pulang kampung, atau memiliki kerabat di luar negeri, terakhir apakah anak-anak mereka bersekolah di rumah.

Jika hasil dari seluruh pertanyaan itu memiliki nilai 80 atau lebih, maka orang Uighur itu dianggap tidak mempunyai bibit radikal. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 50 maka dia bakal diawasi.

Ketika dikonfirmasi maksud sensus terhadap warga Uighur, Komite Politik dan Hukum Partai Komunis China wilayah Urumqi menyatakan tidak pernah menerbitkannya. Menurut mereka, sensus itu justru dibuat oleh komite lingkungan.

"Kami cuma memeriksa dokumen itu ke bagian keagamaan dan membandingkannya dengan milik kami. Kemudian kami sahkan dengan stempel. Tujuannya memang buat mengumpulkan informasi tentang warga di wilayah kami," kata sumber di Komite Politik dan Hukum Partai Komunis China.

Sensus dianggap konyol itu dikecam oleh Presiden Asosiasi Uighur Amerika, Ilshat Hassan. Menurut dia, dengan cara itu membuktikan pemerintah China menganggap warga Uighur setara penjahat.

"Hal itu mengingatkan kami dengan perlakuan Nazi Jerman yang juga melakukan sensus buat mengenali kaum Yahudi, menganggap mereka ancaman, dan akhirnya terjadi perburuan dan pembantaian kaum Yahudi (holocaust) selama Perang Dunia II," kata Ilshat.

Ilshat menambahkan, dengan meluncurkan sensus diskriminatif, China seperti memandang orang Uighur bukan warga mereka. Malah dianggap seperti teroris hanya karena latar belakang kesukuan.

"Pemerintah China tidak mempercayai orang Uighur. Menjadi Uighur sama saja dianggap ancaman. Mereka memperlihatkan kebijakan menindas etnis minoritas," ujar Ilshat.

Sejak 2009, wilayah Provinsi Xinjiang yang menjadi rumah bagi etnis Uighur bergolak. Bentrokan dan tindak kekerasan kerap terjadi. Partai Komunis China menuding orang Uighur terpapar ajaran Islam radikal. Namun, para pegiat hak asasi manusia menyatakan hal itu adalah reaksi mereka terhadap kebijakan pemerintah komunis China yang mengekang kebebasan beragama.

Pemerintah komunis China memang terkenal sangat membatasi kegiatan orang Uighur. Mereka melarang warga muslim beribadah. Kemudian, warga Uighur juga dipaksa melepaskan budaya dan tradisi dengan cara melarang menggunakan bahasa Uighur.