Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang khianati kemanusiaan Rohingya

Merdeka.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dalam sebuah wawancara Senin lalu menyerukan agar warga hanya mempercayai berita-berita dari media pemerintah.

Peraih Nobel Perdamaian 1991 yang mantan tahanan politik itu tahun lalu naik ke tampuk kekuasaan setelah partainya memenangkan pemilu usai berakhirnya masa kepemimpinan junta militer.

Ketika berbincang dengan warga desa tiga hari lalu lewat MRTV, media pemerintah, Suu Kyi meminta warga mengikuti berita resmi yang dikeluarkan pemerintah.

"Saya ingin katakan, baca koran dan dengarkan berita dari MRTV yang dikeluarkan dari pemerintah," kata dia menanggapi laporan PBB tentang pelanggaran hak asasi terhadap warga muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan atau disebut juga Rakhine, seperti dilansir laman DVB, Selasa (8/8).

Kelompok militan muslim Rohingya Oktober tahun lalu membunuh sembilan polisi sehingga menimbulkan balasan dari aparat. Tindakan balasan itu menurut PBB sudah masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Suu Kyi menolak seruan PBB untuk mengizinkan tim penyelidik hak asasi terlibat dalam penelusuran kasus ini. Dia juga sudah sering dikritik lantaran bungkam terhadap penindasan dialami muslim Rohingya sejak 2012.

"Anda semua akan selalu mendapat informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah demi keamanan dan stabilitas di Rakhine," kata perempuan 72 tahun itu.

Koran pemerintah yang dulunya menentang Suu Kyi kini saban hari memajang foto dia di halaman depan.

Suu Kyi selama ini enggan menyanggupi wawancara dengan media lokal dan menolak pertanyaan para wartawan, termasuk saat jurnalis Reuters ikut dalam rombongan tur kunjungan ke sebuah desa di Myanmar.

Media asing bulan lalu diundang untuk mendatangi lokasi konflik di Arakan, namun mereka secara ketat diawasi aparat keamanan dan hanya dibolehkan mengunjungi sebuah desa yang diduga penduduknya mengalami kekerasan dari pasukan keamanan.

Semasa menjadi tahanan rumah, Suu Kyi kerap mengecam tindakan junta Myanmar yang membatasi kebebasan berpolitik dan berdemokrasi. Dia juga menuding Myanmar melanggar hak asasi dan sosoknya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan hingga akhirnya mendapat hadiah Nobel perdamaian. Namun kini dunia melihat dengan jelas bagaimana Suu Kyi mengabaikan nasib warga minoritas Rohingya di Myanmar. Jika demikian masih layakkah dia menyandang gelar sebagai sosok penerima Nobel Perdamaian?