Menteri Dalam Negeri (Mendagri) era Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi tersenyum kepada awak media saat berjalan keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10). Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) secara nasional.
Mendagri era SBY usai diperiksa KPK terkait korupsi e-KTP
Korupsi E-KTP
Gamawan Fauzi disambut kerumunan awak media seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan awak media saat hendak meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
Gamawan enggan menanggapi dua anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi proyek e-KTP.
Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan awak media saat hendak meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, aturan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaHadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaKTP elektronik ini bisa membuat data biometrik, yakni sidik jari dan iris mata, yang mana itu tersimpan di dalam chip khusus di indentitas tersebut.
Baca SelengkapnyaProgam jemput bola ini memudahkan pelayanan administrasi kependudukan bagi yang tidak mampu datang ke kantor Dispendukcapil.
Baca Selengkapnya92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaSebelum berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan dari rumah.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlah resmi mewajibkan pembelian LPG 3kg pakai KTP.
Baca Selengkapnya