5 Peraturan tak masuk akal yang diterapkan negara-negara komunis

Merdeka.com - Komunisme awalnya adalah sistem yang ditujukan para filsuf dan visioner untuk mengatasi kesenjangan antara golongan borjuis dan rakyat jelata. Tetapi seiring perkembangan waktu sistem yang dilatari cita-cita utopis akan kesetaraan umat manusia ini justru berkembang menjadi sistem pemerintahan diktator dan otoriter yang justru menjauhkan warganya dari kesejahteraan.

Negara-negara yang mengadopsi falsafah komunis seringkali menetapkan aturan ketat bagi warganya, yang oleh warga negara lain dinilai ekstrem.

Berikut ini beberapa peraturan ekstra ketat yang diterapkan negara-negara komunis terhadap warganya, dirangkum dari situs The Richest.

Kebijakan satu anak - China

Sebagai bentuk kontrol terhadap laju populasi di China, pada tahun 1979 presiden Deng Xiaoping menetapkan kebijakan satu anak bagi setiap keluarga di Republik Rakyat Tiongkok.Yang jadi masalah, peraturan ini justru mengakibatkan ketidakseimbangan populasi di China. Karena pemikiran tradisional China umumnya lebih menghargai lelaki dibandingkan perempuan, banyak keluarga yang lebih memilih mempunyai anak lelaki daripada anak perempuan.Upaya aborsi dan penelantaran anak perempuan yang marak terjadi selama beberapa dekade terakhir mengakibatkan jumlah penduduk wanita di China dewasa ini berkurang drastis. Karena itulah sekarang banyak warga China yang kesulitan menemukan pasangan.Tetapi seiring berlalunya waktu, peraturan ini disertai dengan beberapa pengecualian. Warga China diperbolehkan memiliki anak lebih dari satu jika anak pertama mereka cacat atau kedua orang tua adalah anak tunggal.

Wajib mengikuti kegiatan partai komunis - Kuba

Sebagai partai yang mendominasi pemerintahan, otomatis Partai Komunis Kuba punya akses untuk mendikte warga negara yang pernah dipimpin Fidel Castro tersebut.Konon warga Kuba wajib berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh partai. Jangan sampai sakit atau ketiduran saat hari peringatan berdirinya partai atau pawai penyambutan. Sebab menurut situs The Guardian, warga yang absen dari pawai atau demonstrasi yang diorganisir partai akan dicap antisosial dan mendapat sanksi berat.

Topik pilihan: Travel | Pariwisata Indonesia | Wisata Kuliner

Hukuman tiga generasi - Korea Utara

Korea Utara, negara komunis paling kontroversial di zaman modern ini menerapkan hukuman tiga generasi untuk pelaku kejahatan berat. Hukuman tiga generasi ini berarti si pelaku beserta seluruh keluarganya dikirim ke kamp kerja paksa. Sanksi ini juga dikenakan terhadap dua generasi berikutnya.

Jadi satu 'kejahatan' di Korea Utara bisa membuat anak dan cucu ikut menderita. Tetapi tentu saja keberadaan peraturan ini tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya oleh pemerintah Korea Utara.

Topik pilihan: Travel | Pariwisata Indonesia | Wisata Kuliner

Tersangka wajib dibela pengacara negara - Vietnam

Menjadi tersangka pelaku kejahatan di Vietnam bisa dikatakan sama saja dengan menemui jalan buntu. Pasalnya tersangka pelaku tindak kejahatan di negara ini hanya boleh 'dibela' oleh pengacara yang sudah ditunjuk oleh negara.

Dengan pengaturan seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana nasib si tersangka. Lupakan azas praduga tak bersalah. Tertuduh sudah hampir pasti dikenakan sanksi. Dilaporkan situs Viet Tan, pembela tersangka bahkan cuma diberi kesempatan untuk bicara selama 15 menit di persidangan.

Topik pilihan: Travel | Pariwisata Indonesia | Wisata Kuliner

Pemilu degan satu kandidat - Korea Utara

Lagi-lagi dari Korea Utara. Negara yang dipimpin oleh diktator Kim Jong-un ini ternyata mengenal pemilu. Setiap warga bahkan wajib mengikuti pemilihan kepala negara ini.Yang jadi masalah, calon presiden yang bisa dipiih hanya ada satu. Pemilih bisa saja memberikan suara untuk nama lain. Tetapi untuk itu pemilih harus melakukannya di bilik suara khusus dimana ia akan diawasi penuh.Itulah lima peraturan ekstrem yang diberlakukan di negara-negara komunis.