Kasus Masih Tinggi, Pemprov DKI Siapkan 4 Skenario Terburuk untuk Tangani Covid-19

Merdeka.com - Kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta masih menunjukkan adanya peningkatan. Untuk menangani hal itu, sejumlah upaya pun terus dilakukan oleh Pemprov sebagai bentuk antisipasi.

Dalam video yang ditayangkan di YouTube Pusdalops BNPB Minggu (27/6/2021), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, sejumlah skenario terburuk pun saat ini sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan virus di wilayah zona merah dan oranye di Ibu Kota itu.

"Saat ini Pemprov DKI menjalankan worst case scenario (skenario terburuk Covid-19)" jelas Sekda DKI Jakarta, seperti dilansir dari Liputan6.

Menjalankan Mikro Lockdown atau PPKM Ketat

Marullah mengatakan, sejumlah antisipasi itu di antaranya adalah dengan menjalankan kebijakan Mikro Lockdown atau PPKM secara ketat di wilayah berzona merah dan oranye.

Menurut dia, kondisi RT di Jakarta berbeda dari wilayah lainnya yakni saling berhimpitan. Hal itu memungkinkan RT yang berada dekat dengan zona merah Covid-19 harus turut diberlakukan mikro lockdown.

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 10 RT di tujuh kelurahan di DKI Jakarta tercatat masuk ke dalam zona merah dan 313 RT lainnya berada di zona oranye. Secara keseluruhan RT di Jakarta berjumlah 30.482.

"Jadi yang pertama adalah penerapan kebijakan PPKM mikro dengan ketat pada zona oranye dan zona merah, dengan konsep mikro lockdown. Mengingat beberapa zona merah di RT tertentu, sementara RT lain mungkin berdekatan dengan RT zona merah tersebut terpaksa kita lakukan pembatasan-pembatasan atau prokes yang ketat," papar dia.

Pembatasan Wilayah Keramaian

©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Kemudian skenario lainnya adalah dengan melakukan pembatasan waktu operasional untuk lokasi masyarakat, salah satunya jalanan umum.

Marullah mencontohkan pembatasan jalanan umum mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB, yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.

"Ini inisiasi Kapolda Metro Jaya, terima kasih, yang didukung 3 pilar, segenap oleh masyarakat juga," jelasnya..

Menambah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya ada juga upaya penambahan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, seperti lokasi perawatan pasien di RS rujukan hingga tempat isolasi bagi pasien orang tanpa gejala atau OTG. Hal itu juga ditunjang dengan penyediaan mobil ambulans yang bekerjasama dengan pihak kementerian maupun lembaga, masjid hingga yayasan.

Marullah menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan inventarisir sejumlah rusun di Jakarta agar bisa difungsikan sebagai lokasi isolasi mandiri.

"Lalu penyiapan rumah susun sebagai isolasi pasien Covid-19, seperti rumah susun Nagrak, Pasar Rumput. Kemarin kami juga sudah meninjau rumah susun Daan Mogot, Pulogebang dan rumah susun yang lain," ujar dia.

Mengaktifkan Kembali Hotel untuk Isolasi Pasien OTG

©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Skenario terakhir, lanjut dia adalah dengan mengharapkan agar BNPB bisa mengaktifkan kembali hotel tempat isolasi terkendali yang pernah digunakan untuk merawat pasien.

"Bila memungkinkan hotel bagi OTG dihidupkan kembali di luar lokasi yang disiapkan pemerintah daerah," jelas Marullah. (mdk/nrd)