Acara tak sesuai impian Ahok, dana Jakarnaval Rp 8 M segera diaudit
Merdeka.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono mengaku, dirinya telah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk mengaudit penggunaan anggaran Jakarnaval. Acara yang baru dihelat pada Minggu kemarin menghabiskan anggaran Rp 8 miliar.
"Kepada semua SKPD yang ada di Jakarta, saya selaku Kepala BPKAD sudah menyampaikan, tolong diefisiensi anggaran dan berbicara melalui hati nurani, serta termasuk pada anggaran sosialisasi," ujar Heru di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/5).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku, akan selalu mengembalikan penggunaan anggaran itu kepada para SKPD, yang telah diberikan amanah oleh gubernur dalam kuasa penggunaannya.
-
Bagaimana dana 17 Agustus ini diperoleh? Dana tersebut akan diperoleh dari sumbangan sukarela warga masyarakat sekitar serta bantuan dari perusahaan-perusahaan lokal yang peduli terhadap perayaan hari kemerdekaan.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
Dari situ, dirinya ingin melihat bagaimana hati nurani para pamong daerah tersebut, dalam memegang amanah warga DKI Jakarta berupa APBD yang berasal dari duit pajak mereka tersebut.
"Saya kembalikan (ke SKPD), jadi hati nuraninya seperti apa. Seperti contoh waktu di Jakarta Utara, saya panggil Kabag Keuangannya. Ini contoh saja, melakukan sosialisasi sampai anggarannya Rp 2,2 miliar, itu ngapain? Lalu saya tegur dan akhirnya dia gunakan Rp 1 miliar saja," ujar Heru.
Heru mengungkapkan, penggunaan anggaran kegiatan Jakarnaval ini sepenuhnya telah ditetapkan di dalam peraturan gubernur (Pergub). Namun, akibat penggunaan anggaran yang dinilai terlalu besar, BPKAD berencana akan menghentikan anggaran Dinas Pariwisata untuk agenda ke luar negeri.
"Khusus Dinas Pariwisata, saya sampaikan dari awal, anggaran seluruhnya di dalam APBD Pergub. Tetapi saya minta ditelusuri lagi, disisir lagi karena tidak semua anggaran Dinas Pariwisata digunakan termasuk yang untuk ke luar negeri," ujar Heru.
"Saya sudah bicara kepada Kepala Biro agar anggaran Jakarnaval ini telah habiskan Rp 8 miliar ini untuk apa aja? Termasud suku dinas kenapa memiliki anggaran? Karena swasta kan juga dilibatkan. Ancol ikut, Jakpro, Summarecon juga ikut, karenanya saya nggak tahu untuk apa anggaran itu," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaPemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca SelengkapnyaPratikno mengaku, tidak hapal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan HUT Ke-79 RI.
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut lonjakan anggaran HUT ke-79 RI tidak terlalu tinggi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya bakal butuh Rp5 juta sampai Rp8 juta untuk menggelar simulasi di satu sekolah.
Baca Selengkapnya