Acho curhat di blog karena pengelola Green Pramuka tak mau diskusi

Merdeka.com - Komika Muhadkly alias Acho mengatakan ditetapkan menjadi tersangka setelah membuat tulisan di blog soal keluhan terhadap manajemen Apartemen Green Pramuka, Jakarta Timur. Acho beralasan pihak manajemen sulit ditemui untuk berdialog.

"Hal itu terjadi karena kita sudah berkali-kali bersurat, meminta bertemu dengan pengelola. Tetapi pengelola sangat sulit untuk ditemui, mereka sangat sulit diajak diskusi, mereka hanya bisa menempel peraturan, kita harus ikutin semuanya. Sementara kita tidak punya ruang untuk berdiskusi padahal kita adalah status kita investor adalah pemilik, mereka jual sudah kita beli," jelas Acho saat ditemui di depan lobi bagian Kriminal Khusus, Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/8).

Lanjut Acho, jika uang-uang pungutan yang ada, itu juga tanpa berdiskusi oleh konsumen. Jadi yang dituliskan oleh Acho di blog bukan awal. Namun penulisan di Tahun 2015 itu adalah sebuah keputusasaan

"Artinya apa yang kita tulis di blog itu bukan awal tetapi justru puncak gunung es yang sudah kita lakukan dari tahun 2013, sudah demo berkali-kali mungkin teman-teman tahu demo di Green Pramuka 2013-2014 sudah ada. Jadi yang saya tulis di 2015 adalah puncak keputuasaan kami karena mentok kemana-mana kita minta mediasi tidak bisa," terang Acho.

Acho menyampaikan, pihak-pihak terkait hanya bilang akan ditindaklanjuti. Namun sampai ia dilaporkan juga tidak ada kelanjutannya. "Sosial media adalah jalan terakhir kita untuk menyuarakan," kata Acho.

Acho menyebutkan, intinya transparansi antara pengelola dan penghuni juga harus terjadi. Karena menurut undang-undang sebenarnya pengelola itu cuma boleh mengelola unit apartemen satu tahun sejak serah terima.

"Selanjutnya harus diserahkan pada warga, sebetulnya kami pun tidak masalah di kelola mereka. Selama mereka transparan ke kita artinya kalau iuran maintenance didiskusikan ke kita, bukan langsung main naikin harga setahun dua kali. Apa bikin komersilisasi, itukan kita keberatan," kata Acho.

Acho menyampaikan, seperti lahan parkir punya area tiga lantai. Namun dua lantai dikomersialkan dan penghuni hanya dapat satu.

"Akhirnya kita penuh, desek-desekan kita pergi ke area parkir lain kena cas jam-jaman, itukan enggak masuk akal masa di rumah sendiri parkirnya kayak parkir di mal sejam Rp 3 ribu," jelas Acho.

Acho menyampaikan, jika pihak manajemen ingin menaikkan iuran parkir masih masuk akal. Tetapi yang manajemen buat adalah sistem yang tidak memungkinkan.

"Bagaimana mungkin kita sudah membayar Rp 200 ribu per bulan, untuk iuran parkir tapi kita cuma dikasih area satu lantai. Itupun kalau kita parkir di lantai yang lain kita kena lagi jam-jaman. terus PBB masalah pajak, ini juga kaitannya ke pemerintah," kata Acho.

Lanjut Acho, jika PBB harusnya disetor ke negara atay rekening pajak. Namun, kata Acho, penghuni malah ditagih untuk bayar ke rekening manajemen dengan tidak ada perinciannya dan tak ada SPPT.

"Saya mempertanyakan dong di blog, sebagai wajib pajak apa ini prosedur yang benar? Saya bukan menuduh, saya mempertanyakan. Justru saya sebagai warga negara yang taat pajak, saya enggak mau bayar pajak kalau enggak sesuai prosedur," kata Acho.

Acho menyampaikan, mengenai pelimpahan berkas ia berharap jika tidak dilakukan penahanan. "Saya sih berharap hal itu tidak terjadi karena alasannya ada dua, pertama UU ITE sendiri sudah direvisi, yang tadinya tuntutannya 6 sekarang turun jadi tahun menjadi 4 tahun, artinya kan tidak ada alasan urgensi untuk mereka menahan saya," kata Acho.

"Kedua sisi kooperatif, saya melakukan penyidikan pun kepolisian tidak menahan saya dengan alasan kooperatif. Jadi seharusnya sih kejaksaan juga bisa berlaku sama, tetapi kan bagaimana pun penahanan itu kewenangan kejaksaan," kata Acho.