Ahok akan selidiki masalah TPST Bantar Gebang
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencium ada hal yang tidak beres terkait pelanggaran rute truk sampah yang sebelumnya dilontarkan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut.
Ahok menduga pelanggaran operasional truk sampah oleh pihak swasta yang dimaksud adalah mengenai pelanggaran rute perjalanan dan jam operasional.
"Kalau soal truk pelanggaran, saya juga masih selidiki, ini truk pelanggaran (milik) swasta. (Kira-kira) Ada hubungan enggak dengan PT Godang Tua Jaya (pengelola Bantar Gebang)? Jangan-jangan ini grupnya sendiri yang main juga tahu enggak," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
Selain melakukan penyelidikan internal, Ahok juga akan berkoordinasi dengan DPR dan DPRD DKI untuk melakukan penyelidikan terkait uang operasional untuk pengelola Bantar Gebang, yakni PT Gondang Tua Jaya.
"Kontak juga DPR untuk sekaligus DPRD untuk periksa, ini bagian supaya ngancam lagi uang gak boleh diputusin, nah, saya juga ingin tahu ini uang Godang Tua Jaya ini lari ke mana?," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Seperti diketahui, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata menyebut pihak Pemprov DKI melakukan pelanggaran perjanjian pembuangan sampah di Bantar Gebang. Salah satu yang dikeluhkan adalah mengenai operasional truk sampah ini.
DPRD Bekasi ingin meminta klarifikasi dengan memanggil Ahok. Namun Ahok berang dengan pemanggilan tersebut. Kini Ahok baru tahu persoalan yang sebenarnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Analisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaPolri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaTrunoyudo masih enggan mengulas lebih jauh penanganan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaSatgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaPolri menyatakan segera menuju Aceh untuk mengusut dugaan dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumut.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaBerkaitan dengan kasus yang sedang disidik ini, empat orang juga telah dicegah salah satunya wali kota Semarang.
Baca SelengkapnyaNama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaHeru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca Selengkapnya