Ahok: Cash management system bisa nangkap maling
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan hasil dari mulai berjalannya sistem yang dibangun dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sistem tersebut adalah cash management system atau sistem pengelolaan kas bekerja sama dengan Bank DKI.
"Tahun 2012 belum ada. Kan 2013 baru kita bikin. Yang 2012 ya kita enggak tahu lah, Pak Fauzi Bowo waktu itu kan, kita nerusin di Oktober. Nah 2013 saya yakin sekali cash management system ini bisa menangkap orang maling, yang aneh-aneh transfer duit," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/6).
Penerapan sistem tersebut diiringi dengan penandatanganan kerja sama audit keuangan dengan BPK. "Supaya ngawasinnya gampang, kita MoU dengan BPK, langsung ketahuan ini, kok ada transaksi sekian, gede ke pribadi. Gitu lho. Itu dipanggilin, ya bagus lah kena getahnya," jelas Ahok.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
Ahok mengaku sistem yang diberlakukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum semuanya siap. Namun, Ahok yakin penerapan sistem tersebut mampu mengurangi indikasi dan potensi kerugian keuangan daerah.
"Sistem elektronik yang dibuat BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) memang belum siap, tapi cash management system kita sudah berfungsi. Yang Bank DKI, kita bisa lihat semua uang, asal dia tidak tarik cash ya," jelas Ahok.
Namun Ahok menyadari bahwa meski sistem tersebut dibangun, namun ada saja peluang lain yang dimanfaatkan oknum PNS DKI Jakarta untuk menyalahgunakan keuangan daerah. "Nah dia pinter, dia pindahin semua ke rekening kecamatan, disitu baru dia cash-in, gila enggak? Ini memang orang gendeng, lihai," tutur Ahok.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca SelengkapnyaTeknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.
Baca SelengkapnyaPerjanjian ini merupakan perpanjangan pertama dari MoU empat tahun lalu
Baca SelengkapnyaPentingnya digitalisasi BPD untuk mendukung pengelolaan anggaran daerah.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaKPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Baca SelengkapnyaPerusahaan menjamin perlindungan bagi pelapor dan seluruh pihak terkait dalam penanganan aduan dugaan fraud.
Baca SelengkapnyaSehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya