Ahok: Dinas Pendidikan masih banyak mainin anggaran
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga sejumlah SKPD masih banyak yang melakukan penggelembungan anggaran, termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Dirinya mengaku pernah melakukan evaluasi terkait hal ini hingga menemukan sejumlah bukti penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan.
"Dinas Pendidikan masih banyak mainin harga satuan. Kita pernah menyisirnya dan berhasil memotong 18 persen. Dari harga satuan saja kita bisa hemat 18 persen, gila banget kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/6).
Ke depan, Ahok berencana mengajak BUMD dalam proses lelang satuan kegiatan untuk menilai perusahaan pemenang lelang dan menutup celah permainan antara mereka dan pihak SKPD.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
Sebab, Ahok mengaku paham betul tidak sedikit SKPD bawahannya yang memanfaatkan celah untuk menggelembungkan segala macam jenis anggaran yang bisa mereka mainkan.
"Memaksakan BUMD ikut lelang dan ikut menilai. Enggak mungkin kan kita nyuruh orang. Nanti orang bisa saja bilang kan 'Pak kurang 18 persen, pas lelang enggak ada yang mau ikut. Kalau lelang enggak mau ikut, otomatis perusahaan kita menang. BUMD sudah hitung dengan uang segini mau bangun seperti apa," ujar Ahok.
"Salah satu kebohongannya misalnya ada tiga sekolah digabung. Seolah-olah ada tiga kelas, satu kepsek. Anggarannya tipu sekolah harusnya cukup konstruksi baja untuk empat lantai. Begitu masuk, ngecor beton masuk segala macam. Kenapa mau mahal? Biar komisinya besar. Semua akan bertahap motong-motong," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaBPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca SelengkapnyaVideo politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca SelengkapnyaInvestigasi itu masih dilakukan Kemenag setelah mendapat aduan dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Meledak-Ledak Marahi Kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim Tertunduk
Baca SelengkapnyaMengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.
Baca Selengkapnya