Follow
Ahok diusulkan lobi Kemendagri bila ingin APBD 2016 cepat diketok
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memastikan sebelum tahun berganti, APBD 2016 bakal disahkan. Bila tak ada hal yang terlalu dipermasalahkan, pengesahan bisa dilakukan pada Senin 21 Desember mendatang.
Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2016 akan diserahkan Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri nantinya memiliki waktu maksimal 15 hari untuk mengevaluasi APBD tersebut.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengungkapkan saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilakukan hari ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) meminta kepada Banggar untuk bisa mendorong Kemendagri agar lebih cepat mengesahkan APBD 2016 itu.
-
Bagaimana KLHK menilai rehabilitasi DAS? Mereka melakukan penanaman sampai tiga tahun. Nanti dinilai berhasil dengan diserahkan oleh Gubernur di Bangka Belitung,' kata Muchtar.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kenapa KLHK perlukan rehabilitasi DAS? Dengan adanya rehabilitasi ini, Aryo menuturkan bahwa warga sekitar mendapatkan kebutuhan pokok dan penghasilan tambahan. 'Untuk 27 hektar lumayan ternyata hasilnya,' tutur Aryo.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
Namun, Taufik mengingatkan bila evaluasi ingin prosesnya lebih cepat, maka Pemprov DKI harus melakukan lobi ke pihak Kemendagri.
"Gini di Kemendagri paling lama 15 hari kan bisa seminggu, masa enggak bisa seminggu, ya tergantung Pemda DKI dong ngelobi," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (1/12).
Kemudian, setelah Kemendagri selesai melakukan evaluasi, draf APBD akan dikembalikan kepada Pemprov DKI. Selanjutnya, Pemprov DKI akan diberi waktu 7 hari untuk memperbaiki draf tersebut.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, proses evaluasi berlangsung cepat atau tidak, sebenarnya tergantung bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan lobi. Lobi diperlukan, katanya agar proses perbaikan oleh Pemprov DKI juga lebih cepat dilakukan.
"Kalau ada perubahan dikembalikan lagi ke kita, biasanya mereka cepat kan perubahannya sedikit. Yang kita lihat kan perubahannya aja, orang Bappeda BPKD, lobi dong Kemendagri biar cepat," tandasnya.
Seperti diketahui, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI akan mulai intensif menggelar rapat pembahasan revisi anggaran yang diajukan Pemprov DKI selama 10 hari terhitung mulai 4-14 Desember 2015.
Kemudian, pada Senin (14/12) akan dilakukan pengesahan MoU Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 antara TAPD dan Banggar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Heru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya