Ahok: DPRD pakai Pergub biar gengsi hak angket tetap ada

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta masih meneruskan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka menyelidiki atas etika dan pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, hak angket ini tidak akan berlanjut jika pihaknya setuju masuknya anggaran 'siluman' Rp 12,1 triliun. Selain itu, hak angket tidak akan berjalan jika menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.

"Ya kan makanya sudah saya bilang, kalau pakai Perda hak angketnya bubaran. Pasti bubarkan. Makanya mereka sengaja buat pakai Pergub supaya gengsi hak angketnya tetap ada," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menegaskan, jika hak angket terus berlanjut, maka DPRD DKI Jakarta seharusnya juga menggugat Mendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya sih usulkan dia ke PTUN seharusnya. Dia juga harus PTNU-kan Mendagri seharusnya. Ya karena Mendagri menerima (RAPBD DKI Jakarta 2015) punya kami. Kalau hak angket masih jalan, proses tata negara itu harusnya mem-PTUN-kan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Panitia angket mempermasalahkan draft RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri. Sedangkan Kemendagri telah menerimanya, bahkan telah memberikan revisi sebanyak 114 lembar.

DPRD DKI Jakarta yakin, bahwa draft yang telah diterima Kemendagri adalah palsu dan bukan hasil dari pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Angket Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Berarti Mendagri ngaco dong, menerima yang versi palsu balik hak angket. Ya harusnya begitu, prosedur hukum. Ya gak apa-apa lah, namanya juga belajar demokrasi," kata suami Veronica Tan ini.

Ahok menegaskan, dirinya tidak masalah jika harus melalui jalur hukum dalam penyelesaian konflik ini. Sebab, dia sudah siap pasang badan jika memang ternyata bersalah.

"Kalau saya dilaporin ke Tuhan aja saya sudah siap kok. Apalagi cuma polisi doang, hahaha," tutupnya.