Ahok geram Disbudpar DKI cuek EO acara sering mark up dana

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan penggunaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang peruntukannya banyak digunakan untuk membuat acara-acara festival. Sebenarnya, Ahok, begitu dia disapa, tidak mempermasalahkan Disparbud DKI banyak menggelar festival.

Namun yang membuatnya kesal adalah besarnya anggaran yang digunakan dinilai tidak masuk akal dan ditengarai rentan dimainkan. "Ya memang itu untuk kota ya begitu. Tapi sekarang prioritasnya kita evaluasi terlalu banyak mark up. Festival enggak salah. Saya bukan anti festival dan anti event-event. Yang saya anti itu, mark up dengan EO," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

Contohnya, kata Ahok, terjadi praktik mark up dalam penyewaan gedung yang mahal. Padahal gedung yang dijadikan tempat acara adalah gedung milik Pemprov DKI. Tetapi ketika di pegang oleh EO, Pemprov DKI harus bayar sewa gedung.

"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," tandasnya.

Kekesalan Ahok tak sampai disitu, Ahok menilai kesalahan ada pada pihak Disparbud DKI. Dia mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Disparbud yang membiarkan mark up yang dilakukan EO ini terus terjadi.

"Harusnya kan bukan tugas saya gitu lho. Nah mereka berpikir saya enggak mungkin periksa. Tahun 2015 kenapa saya enggak periksa? Ya saya enggak mau ribut sama DPRD, ribut sama mereka, ribut sama Mendagri. Tapi begitu masuk 2016 saya periksa nih," ungkap Ahok geram.

Mantan Bupati Belitung Timur ini lantas memberikan model pemeriksaan yang seharusnya dilakukan Disparbud dalam mengawasi kinerja EO tersebut. Namun tidak hanya meminta Disparbud lebig tegas mengawasi, Pemprov DKI juga akan melakukan hal yang sama terhadap Disparbud soal penggunaan anggaran yang dilakukan.

"Saya sudah kasih tau sama mereka, saya kasih model pemeriksaan, nah nanti begitu ketok KUA PPAS, saya akan kunci, di APBD-P saya ubah. Kemarin aja Disparbud hampir 300 miliar lho untuk sesuatu yg enggak pantes," tutup Ahok pada wartawan. (mdk/eko)