Ahok kaget pembangunan gedung penunjang sekolah Rp 18,3 miliar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat tercengang mengetahui pembangunan gedung penunjang habiskan anggaran Rp 18,3 miliar. Pasalnya dia menduga penganggaran hanya dilakukan pada tahun 2013.
"Itu tahun lalu kan?" tanyanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).
Penganggaran pembangunan ini diperuntukan gedung penunjang di SMP 97 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Anggaran pertama diajukan pada 2013 sebesar Rp 8,1 miliar. Namun pembangunan hanya mencapai pembuatan pondasi dan kerangka bangunan tanpa dinding dan atap.
-
Kenapa pengusaha itu menyekolahkan anaknya di sekolah mahal? Terlebih, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masa depan anaknya.'Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi menyangkut pendidikan dan masa depan, achie ingin yang terbaik bagi boy dan coco,' tulis Hilman dalam keterangan videonya.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Mengapa biaya sekolah Sakti mahal? Bagi yang belum mengetahui, biaya pendidikan untuk tingkat SD di sini mencapai lebih dari Rp 500 juta. Tidak heran fasilitasnya sebaik ini!
-
Dimana Ahok menghabiskan masa kecil? Masa kecil Ahok sendiri dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
Rencananya pada tahun 2015, pembangunan ini akan dilanjutkan. Tentunya dengan menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai yang dianggarkan untuk melanjutkannya Rp 10,2 miliar.
"Kalau begitu mesti suruh periksa itu," tegas Ahok.
Dia menambahkan, tak akan segan-segan membekukan anggaran yang diduga sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Tentunya dengan meminta pertimbangan terhadap dinas yang berkaitan dengan ini, dalam kasus ini kemungkinan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
"Kalau begitu malah akan kami blok. Begitu dia tender saya bilang banyak permainan. Makanya saya bilang ke SKPD masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal dia bilang mau ya kami pecat saja Kepala SKPD-nya," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Kisah bermula saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan ke beberapa sekolah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SMP 97 Utan Kayu, Jakarta Timur.
Djarot yang blusukan saat gerimis memantau pembangunan gedung penunjang di sana bersama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo memamerkan gedung sekolah yang belum selesai tersebut. "Sekolah ini dibangun sejak tahun 2014 awal. Tapi sampai sekarang belum selesai," ungkap Rio, Selasa (20/1).
Dia mengungkapkan, untuk pembangunan awal, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan dana Rp 8,1 miliar yang digelontorkan melalui APBD DKI 2013. Rio menunjukkan gedung lantai 3 yang hanya ada berupa rangka bangunan saja belum usai.
"Ya, (dengan biaya Rp8,1 miliar) hanya ini saja yang ada sekarang bangunannya," ungkapnya.
Disela pembicaraan Rio dan Djarot, tiba-tiba Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana menanggapi obrolan Rio bila dana Rp 8,1 miliar itu hanya pembangunan infrastruktur sekolah itu saja.
"Rp 8,1 miliar itu untuk pembangunan infrastruktur gedung saja lho. Misalnya pondasi dan tiang dan kerangka saja," katanya.
Rio menambahkan, pembangunan SMP 97 segera selesai. Sebab dirinya telah mengajukan biaya sebesar Rp 10,2 miliar dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. "Untung tahun ini sudah ajukan anggaran di RAPBD 2015 sebanyak Rp 10,1 miliar," ungkapnya.
Dengan demikian, bila anggaran pembangunan yang diajukan Dwi Rio Sambodo disetujui sebesar Rp 10,2 miliar untuk pembangunan SMP 97 tahun 2015 ini disetujui, maka total biaya pembangunan gedung ini Rp 18,3 miliar. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaPengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca SelengkapnyaBiaya untuk bisa sekolah di Binus International School cukup mahal jika membandingkan dengan gaji atau upah minimum provinsi (UMP).
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnyakondisi bangunan ruang kelas sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPembangunan gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RSHS Bandung ini menelan anggaran sebesar Rp383 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan seperti hotel bintang 5 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9). Berapa biaya yang dihabiskan?
Baca SelengkapnyaAnies Kritik Harga Sewa Gedung Teater TIM Naik: Negara Harus Membantu, Bukan Membebani
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaAda empat momen yang membuat Presiden Jokowi kaget.
Baca Selengkapnya