Follow
Ahok: Kalau mau angket saya soal bahasa toilet harus angket baru bos
Merdeka.com - Panitia Hak Angket DPRD DKI masih melanjutkan penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan kini mereka memanggil ahli dan pakar yang bersangkutan. Namun, Ahok menilai hal ini sudah tidak sesuai lagi.
Ahok menjelaskan, berdasarkan pengalamannya sebagai anggota legislatif, hak angket memiliki kekhususan. Sebab, permasalahan yang bisa diangket harus berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan melanggar hukum.
"Angketnya mereka (DPRD) soal APBD yang sah dan mereka pun bersurat ke Kemendagri kalau yang kami kirim tidak sah loh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
Dia menegaskan, jika angket terus dilakukan maka bertentangan dengan apa yang anggota dewan lakukan. Sebab mereka melakukan pembahasan terhadap evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 oleh Kemendagri.
Padahal, legislatif menilai, draf RAPBD DKI Jakarta 2015 yang diterima Kemendagri adalah palsu. Hal ini bertentangan dengan sikap anggota dewan pada kenyataannya.
"Makanya saya bilang lucu. Mendagri juga mengatakan tidak ada pelanggaran kan. Mereka diundang dan dibilang yang nggak benar justru punya kalian (DPRD). Makanya Pak Ferrial agak marah," terang mantan bupati Belitung Timur ini.
Ahok menceritakan, pada saat rapat mediasi yang dilakukan Kemendagri, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan dulunya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 Ferrial Sofyan bingung dengan Kemendagri. Sebab politisi Partai Demokrat ini sudah sering mengirimkan RAPBD DKI Jakarta versi mereka.
"Dari dulu juga begitu," katanya menirukan Ferrial.
Mantan politisi Gerindra dan Golkar ini menerangkan, jika DPRD DKI Jakarta ingin membahas etika bahasa toiletnya maka harus membentuk panitia angket baru. Sebab, menurutnya, hak angket kali ini difokuskan untuk permasalahan pengiriman RAPBD DKI Jakarta, bukan etika.
"Artinya angket kamu dengan topik itu (RAPBD DKI Jakarta 2015) masih relevan nggak? Kalau mau angket saya dengan bahasa toilet harus angket baru bos. Angket tentang bahasa toilet. Jadi nanti Ahok akan diajar tentang 'dasar durian motong'," katanya sambil tertawa.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
JK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya