Ahok: Kartu Jak One bebaskan Jakarta dari korupsi dan pungli
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, kehadiran kartu Jakarta One (Jak One Card) dapat menjadi jawaban untuk menghindari korupsi dan pungutan liar (pungli) di Ibu Kota. Pasalnya, kartu ini mengurangi transaksi tunai.
"Salah satu penyakit yang cukup kronis di republik ini adalah korupsi. Kartu Jakarta One bisa memastikan apakah pelayanan benar-benar terbebas dari itu semua (korupsi dan pungli)," kata Ahok, beberapa waktu lalu.
Basuki menjelaskan, Kartu Jakarta One sudah diluncurkan pada Juni 2016 bekerja sama dengan Bank Indonesia. Saat ini baru Bank DKI yang melaksanakan, tetapi ke depan kartu Jakarta One bisa disamakan dengan Visa atau Master Card, sehingga semua bank yang ada bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI.
-
Kenapa transaksi kartu kredit masih tinggi? Transaksi kartu kredit tetap tumbuh di tengah gempuran kemudahan kredit seperti layanan paylater. Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis Bank Indonesia Kamis (18/1) nilai transaksi tunai kartu kredit pada November 2023 mencapai Rp34,356 triliun.
-
Bagaimana Sulut kontrol penggunaan kartu kredit? Sistemnya, kata dia, bisa melalui transfer atau metode lain di mana sistem pembayaran yang sifatnya cash (dalam artian menggunakan fisik uang kertas) mulai ditransformasi sepenuhnya agar kontrolnya lebih mudah karena tertata dan terdata.
-
Mengapa koin itu dipotong? Koin keempat dengan wajah karya Antonius Pius ditemukan, tetapi yang ini dicetak antara tahun 146 dan 152, dan sebagian sengaja dipotong, kemungkinan besar pada saat pertukaran perdagangan, menurut konservator.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
"Kegunaannya mulai naik bus, masuk ke Monas, masuk ke Ragunan, bayar parkiran, dan untuk semua yang berkait dengan transaksi di Jakarta," jelasnya.
Dengan menggunakan kartu Jakarta One Pemprov DKI bisa memantau perjalanan warga Jakarta. "Jika rute yang dilewati warga tersebut juga banyak dilalui oleh orang lain, maka TransJakarta bisa saja bikin trayek baru hingga orang tidak perlu transit lagi," tambahnya.
Termasuk untuk KJP, kata Ahok, juga bayar untuk Rumah Susun, PKL, bahkan untuk bantuan sosial memakai Jakarta One.
Selain itu, bisa juga berlaku untuk pembelian beras. Saat ada operasi pasar yang menjual beras murah, bukan tidak mungkin beras itu diborong oleh oknum pedagang untuk dijual kembali. Akhirnya rakyat miskin tetap membeli beras dengan harga mahal.
"Nah pembelian dengan Kartu Jakarta One ini Pemprov DKI bisa mengetahui siapa pembelinya. Jadi jika ibu bapak beli beras, kami dapat mengetahui pola konsumsi warga," ujarnya.
Selain itu, tambah Ahok, Pemprov DKI dapat mengamati pergerakan perilaku warga yang menggunakan TransJakarta. "Kami dapat mengukur jam berapa saja naik dan turunnya ibu bapak menggunakan TransJakarta, termasuk kemana saja tujuannya, dan ini bisa kami dapatkan dari Kartu Jakarta One yang ibu tempelkan di tempat yang disediakan oleh bus TransJakarta yang digunakan," lanjutnya.
Cawagub Djarot Saiful Hidayat menambahkan, kartu Jakarta One, mempermudah semua warga Jakarta untuk bertransaksi, mempermudah kerja Pemda DKI mengukur kebiasaan warga dalam bertransaksi serta menjadikan Jakarta bersih dari korupsi dan pungli.
Dia menambahkan kartu Jakarta One hadir dengan bentuk elektronifikasi informasi dan transaksi sistem pembayaran. Sehingga warga Jakarta bisa melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan hanya dengan satu kartu tanpa perlu repot membayar uang tunai.
Sumber: www.jakartaasoy.com (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaGanjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaLayanan ini juga mencakup pembayaran tempat wisata yang dikelola Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaMasyarakat terutama pedagang, dan pengunjung pasar kini semakin dimudahkan dengan layanan perbankan digital.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaKerja sama dengan PT ATDXT Teknologi Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenunjukkan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHeru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca Selengkapnya