Ahok klaim Presiden Jokowi tak masalah ada reklamasi di Jakarta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak memermasalahkan proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Proyek ini mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, sebut warga, aktivis, DPR hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi enggak ada yang salah. Seluruh dunia ada reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4).

Meskipun memberikan lampu hijau, namun kata Ahok, Jokowi memberikan syarat. Pertama, reklamasi itu jangan sampai merusak lingkungan. Para pengembang juga harus memberikan kontribusi tambahan yang sepadan bagi Pemprov DKI.

"Yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden, kedua jangan sebabkan banjir sesuai lah. Terus porsi biaya tambahan harus ada," tegas Ahok.

Keinginan lain Jokowi, lanjut Ahok, adalah pengembang harus memberikan hunian bagi para pekerja yang ada di pulau itu. Selain itu, pengembang juga diwajibkan memberikan 45 persen lahan untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial. Dan harus membayar sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah.

"Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini ada fasum 45 persen, ada tanah komersil 5 persen, masa harus pakai APBD bangun fasum fasos di pulau, ya keenakan dong pengembang," tegasnya.

Oleh sebab itu, Ahok juga menilai Pemprov DKI tak akan rugi bila reklamasi itu berjalan. Justru, akan menjadi keuntungan besar sebab tiap tanah, air atau udara yang dijual Pemprov DKI, dapat menjadi sumber pendapatan.

"Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI, fasum fasos 45 persen punya DKI, 5 persen gross pulau punya DKI, terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung," tutup Ahok.