Ahok marah-marah, BPK jelaskan kenapa proyek Sumber Waras bermasalah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, emosi saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Salah satu yang membuat DKI mendapat WDP karena proyek pembebasan lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, bermasalah.
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, menjelaskan detil permasalahan terkait pembebasan lahan di Sumber Waras, yang rencananya bakal dijadikan rumah sakit khusus kanker .
"Permasalahan itu pertama pembelian, pemilihan lahan, proses kelayakan teknis, ada 5 poin proses yang kemudian tidak dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan," kata Yudi di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/7).
-
Bagaimana calon tidak memenuhi syarat? Namun pada akhir masa verifikasi 8 pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada 2024.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Andika Perkasa gagal jadi arsitek? 'Jadi sebenarnya cita-cita saya bukan ingin jadi prajurit TNI dar dulu saya ingin masuk Arsitek ITB. Tapi itu kandas karena ada suatu masalah dan itu terjadi di kelas dua SMA. Intinya biayalah, karena saya anak keempat,'
Selain itu, menurut Yudi, ada 70 item temuan BPK antara lain terkait sistem pengendalian intern yang berjumlah 32 item dan terkait kepatuhan undang-undang yang berjumlah 38 item. Namun pihaknya belum bisa memastikan ada dugaan korupsi.
"Ada beberapa tidak sesuai, kami belum ada kelayakan teknis pembelian," kata dia.
Sebelumnya, Ahok menyebut penilaian BPK banyak kejanggalan. Apalagi, untuk proyek pembebasan lahan di Sumber Waras adalah warisan gubernur Fauzi Bowo.
"Perjanjian dengan pihak ketiga itu sudah ada dari zaman Pak Foke. Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kasus aset yang sama, sekarang kami sedang perbaiki jadi (dapat) WDP," protes Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7) kemarin.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter yang telah dikorupsi.
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaSofiah Balfas sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka korupsi proyek Tol MBZ oleh Kejagung.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan beberapa shelter tsunami sudah ada yang roboh.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama atau Ahok blak-blakan sejumlah masalah di ibukota Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaNamun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaTemuan itu didapat dari pemeriksaan fisik berdasarkan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya