Ahok mengaku terhina, uang beli sayur sampai diaudit BPK

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terlihat geram dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengharuskannya memberikan laporan uang makan yang pengeluarannya sehari-hari. Bahkan, BPK mengharuskan Ahok merinci hingga ke pembelian bumbu dapur, seperti cabai, bawang, garam dan lada.

"Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK. Kemarin, dia bisik-bisik ke saya harus laporin, berapa uang cabai, bawang, garam, sayur," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).

"Sekarang saya juga mau tanya sama menteri-menteri, uang makan mereka sampai ke harga cabai itu harus dilaporin gak?" cetusnya.

Orang lain juga bertanya?

Ahok menganggap permintaan BPK itu sudah sangat menghinanya, dan secara tak langsung menuduh Ahok melakukan korupsi hingga ke pembelian bumbu dapur dalam anggaran uang makannya. Maka, Ahok menantang semua pejabat di BPK, untuk membuktikan sendiri laporan keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan ke lembaga lain atau belum sama sekali.

Sebab menurutnya, jika para pejabat BPK itu sendiri tidak bisa membuktikan laporan harta kekayaan dan keuangannya pribadi, berarti mereka juga berpotensi memiliki masalah terkait pelanggaran keuangan dan tentunya tidak pantas untuk bekerja di BPK.

"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua," ujar Ahok.

"Kalau enggak bisa buktikan, kalian semua enggak boleh jadi anggota BPK. Kalian enggak boleh periksa orang, karena kalian juga bisa ada unsur masalah kalau seperti itu," pungkasnya.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) DKI Jakarta, tahun anggaran 2014 lalu.

Dalam auditnya, BPK menemukan adanya beberapa poin kelalaian Pemprov DKI Jakarta, dalam mengurus aset yang dimilikinya. Kelalaian tersebut antara lain berupa aset tanah seluas 30 hektar di kawasan Mangga Dua, yang hingga kini belum diawasi dengan baik. Selain iti, BPK juga menemukan adanya kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar.

(mdk/bal)