Ahok pilih kasih, larang motor masuk HI mobil boleh

Merdeka.com - Kemacetan di Jakarta semakin parah. Berbagai cara digagas sebagai solusi tapi tak menunjukkan hasil nyata.

Wacana pembatasan kendaraan pun akhirnya nekat dicoba. Tahap awal, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menerapkannya di tiga titik jalan protokol ibu kota, Bundaran Hotel Indonesia, MH Thamrin sampai Medan Merdeka Barat.

Di sepanjang jalan ini, 1.800 kendaraan roda dua melintas tiap jamnya. Dengan jumlah kepadatan tersebut, keselamatan berkendara pun menjadi terabaikan.

"Anda mau marah pada saya terserah, saya cuma tidak mau Anda mati," tegas Ahok, sapaan Basuki, saat ditanya soa kebijakannya yang tidak populer ini.

Berikut pro dan kontra yang muncul pasca-kebijakan ini dipastikan bakal diuji coba Desember:

Pemotor disediakan bus tingkat gratis

Pemprov DKI menyediakan bus tingkat gratis sebagai kompensasi kebijakan motor dilarang melintas di Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait rencana tersebut."Rencananya kita akan batasi pergerakan sepeda motor. Ini pemanasan sepanjang dari Istana di Jalan Merdeka Barat sampai Bundaran HI," ujarnya.Saat ini baru ada lima bus tingkat untuk bisa melayani pengguna sepeda motor. Saat ini bus tersebut masih dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta."Nantinya Pemprov akan menyediakan bus gratis untuk teman-teman pengguna motor yang meninggalkan motornya di tempat parkir. Yang selama ini nanti ditambah. Nanti akan ada baru lagi lima bus tingkat," terang Akbar.Selama satu bulan pertama akan dilakukan uji coba terlebih dahulu, kemudian akan dievaluasi.

Pemotor yang nakal ditilang

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Bakharudin mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan bertahap. Mulai dari preventif, preentif dan persuasif.Tapi sebelumnya akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penerapannya."Kita lakukan penyuluhan, sosialisasi, pengawasan. Untuk penindakan sesuai dengan aturan yang ada dengan tilang," kata Bakharudin.Pada tahap awal, akan ditempatkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas. Kebijakan ini akan diterapkan selama 24 jam penuh. Selain penempatan personel, juga akan dipasang rambu-rambu lalu lintas yang menginformasikan tentang larang itu.

Tak berlaku untuk mobil

Meski belum diuji coba, kebijakan pelarangan kendaraan bermotor ini sudah menuai pro dan kontra. Kritik datang dari Indonesia Traffic Watch (ITW).Menurut Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan mengatakan, Ahok bersikap anomali terkait larangan sepeda motor melintas di ruas jalan Thamrin hingga jalan Merdeka Barat."Ahok menunjukkan sikap anomali. Apalagi upaya mencegah kecelakaan tidak relevan dengan melarang sepeda motor melintas," kata Edison dalam keterangan persnya, Selasa (11/11).Saat ini kondisi lalu lintas di Jakarta sangat memprihatinkan. Ditambah kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah."Larangan seharusnya disertai dengan kebijakan yang bisa memberikan solusi. Kalau hanya melarang tidak perlu harus Gubernur, siapa saja bisa, tetapi solusi akibat larangan itu yang perlu dari seorang yang memiliki kewenangan," tegasnya.Kawasan Jalan Thamrin dan Merdeka Barat merupakan jalur utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik pengendara mobil maupun sepeda motor. Jika larangan itu diberlakukan akan mengganggu aktivitas masyarakat.

Gerindra kritik Ahok larang motor masuk HI

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melarang kendaraan roda dua melintas di tiga jalan protokol, MH Thamrin, Bundaran HI dan Medan Merdeka Barat mendapat tanggapan dari politikus Kebon Sirih.Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menunda kebijakan itu sampai ada solusinya."Itu harus ditunda. Belum ada transportasi penggantinya. Sementara pemilik motor bayar pajak, masak wajib pajak udah bayar mau dilarang. Kalau transportasi umum sudah ada baru diterapkan," jelasnya.Buatnya, kompensasi tumpangan bus tingkat gratis tak efektif. Apalagi, saat kini baru ada lima bus tingkat yang beroperasi dan daya tampungnya hanya 140 orang. Sedangkan jumlah pengguna kendaraan bermotor setiap jamnya bisa mencapai 1.800."Sedang bus tingkat baru diadakan baru 2015. Terus ini mau diterapkan bulan Desember. Terus masyarakat mau naik apa," tutupnya.

Warga Jakarta pun protes dengan Ahok

Warga Jakarta ramai-ramai menolak rencana Ahok melarang kendaraan roda dua melintasi Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Badri (31), salah satu warga yang biasa beraktivitas di Jalan Thamrin, mengeluhkan aturan itu."Tempat parkir yang ada di sekitar situ seperti IRTI terbatas. Jalur dari arah selatan ke Kota Tua itu banyak dilalui. Kalau enggak disediain tempat parkir. Sama saja bohong, itu jalur utama," katanya.IRTI yang berada di kawasan Monumen Nasional (Monas) merupakan salah satu lokasi untuk warga memarkirkan kendaraannya jika ingin menggunakan Transjakarta. Namun, Badri mempertanyakan apakah lokasi itu mampu menampung sepeda motor yang akan melintasi Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat."Kalau soal naik bus Transjakarta, kalau IRTI itu bisa nampung semua ya enak. Untuk menampung pengunjung Monas saja tidak cukup, apalagi buat parkir kendaraan untuk transit," keluhnya. (mdk/eko)