Ahok: Sebagian anggota DPRD ajukan hak angket karena terpaksa
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan satupun pembelaan dari anggota dewan atas hak angket yang baru saja disahkan. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta menyepakati pengajuan hak angket APBD 2015.
Ahok mengaku tak terlalu pusing dengan manuver DPRD. Dia mengungkapkan, ada beberapa anggota dewan terpaksa menandatangani persetujuan pengajuan hak angket tersebut.
"Silakan saja dia mau angket atau apapun. Saya kira DPRD masih ada yang baik juga. Beberapa masih ada yang BBM saya, bilang terpaksa tandatangan seorganisasi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Selama DPRD menggelar paripurna hak angket, Ahok tak mengikutinya. "Aku sih biasa saja. Rapat seperti biasa. Santai saja," tutupnya.
DPRD DKI Jakarta telah menyetujui mengajukan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seluruh fraksi mendukung pengajuan hak penyelidikan kepada orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Awalnya Ahok masih mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun pada akhir penentuan, mantan Bupati Belitung Timur ini ditinggal.
Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Mualif ZA membacakan pandangan fraksinya terhadap pengajuan hak angket. Dia mengatakan, sempat ada dinamika politik dalam tubuh partainya. Namun keputusannya adalah ikut mendukung diajukannya hak angket.
"Seluruh anggota dewan termasuk PKB tentunya juga mengalami proses dinamika politik. Kami punya tujuan yang sama yaitu menginginkan Jakarta lebih baik dan pembangunan harus bergulir. Setelah melakukan rapat, PKB bulat mendukung melakukan hak angket ini," ujar Mualif dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaSaat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaNamun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca Selengkapnya