Ahok sebut ada penyimpangan duit proyek UPS sekolah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, membeberkan dugaan penggelembungan anggaran dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Menurut dia, salah satu bentuk penyimpangan itu terlihat dalam proyek pengadaan Uninteruptible Power Supply buat sekolah-sekolah di Jakarta.

Menurut Ahok, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014 ada 55 proyek di Dinas Pendidikan Jakarta tidak terlaksana. Nilai proyeknya mencapai Rp 3,43 triliun.

"Kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp 6 miliar untuk UPS. Dan semua kepala sekolah kaget tidak pernah memesan UPS. Saya kira UPS juga tidak ada harganya sampai Rp 6 miliar," kata Ahok kepada awak media selepas menyerahkan laporan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Ahok melanjutkan, setelah dicermati ada kejanggalan susunan anggaran dibuat DPRD DKI Jakarta tahun ini. Apalagi dia mengatakan selisihnya mencapai Rp 12 triliun. Dia juga sudah meminta supaya hal itu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Ahok mengaku cukup sulit melacak penyelundupan anggaran itu. Sebab alokasi anggaran mencapai Rp 73 triliun.

"Ini sebenernya sudah mau kita laporkan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e-budgeting, SKPD tidak bisa isi. Ini DPRD yang membuatnya. Ini baik untuk kami laporkan," ujar Ahok.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, menyatakan laporan Ahok soal anggaran 'siluman' akan lebih dulu dikaji buat melihat unsur-unsur dugaan tindak pidananya. Dia mengaku butuh waktu buat menelaah itu dan tidak bisa menjanjikan batas kajian.

"Tentu kami tidak bisa langsung menyimpulkan, perlu ditelaah lebih lanjut. Biar kami di tim pengaduan masyarakat yang akan menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses telaah terhadap laporan itu," kata Johan.