Ahok sebut Kemendagri temukan dana siluman pada anggaran 2014
Merdeka.com - Perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memanas. Ahok membeberkan beberapa fakta sebelumnya tidak terungkap.
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah langganan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, temuan tersebut sudah sering ditemukan dalam APBD DKI Jakarta oleh Inspektorat Kemendagri.
"Ada temuan Kemendagri juga pada anggaran 2014 ada beberapa triliun dana yang tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul. Diperingati dari Inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kami minta pakai e-budgeting," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, setelah mengetahui adanya kecurangan besar-besaran ini, maka dirinya dan Joko Widodo akan menerapkan sistem e-budgeting. Tetapi langkah ini tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif.
"Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolakkan akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi? Begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 335 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," terangnya dengan nada tinggi.
Mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, temuan ini bukan pertama kali disampaikan. Sebab Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyampaikan hal sama.
"Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang menyampaikan di sini (Pemprov DKI Jakarta) ada anggaran siluman cukup banyak," ujarnya.
Untuk itu, Ahok masih menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian maka seluruh warga Jakarta dapat mengetahui kebenaran dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. "Kalau sudah terbuka masyarakat DKI bisa menilai, siapa yang benar? Siapa yang menghemat uang rakyat? Jadi enggak usah berpolemik soal itu saya mah," tutupnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaT.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah rumah dinas Mendes Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya